Anggota DPR Daniel Johan mengatakan komisi IV akan meminta klarifikasi Menteri Pertanian Amran Sulaiman terkait traktor sumbangan Presiden Joko Widodo kepada petani yang ditarik setelah masa reses usai. Tak menunggu lama, Amran langsung mengklarifikasinya.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo, mengancam untuk memboikot konfercab dan konferda, serta tidak lagi bersedia memimpin partai. Langkah itu diikuti pengurus lain.

Anggota DPRD DKI Prabowo Soenirman melontarkan kata-kata kasar ke Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) dalam acara formal di Kementerian Dalam Negeri. Tindakan Prabowo ini pun dinilai harus dilaporkan Ahok ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI.

Perdana Menteri Australia, Tony Abbott mengusulkan diperketatnya penerbitan visa, kewarganegaan dan jaminan di Australia dengan lebih mengutamakan keseimbangan antara perlindungan terhadap warga dengan kebebasaan personal.

Perjalanan Path sebagai jejaring sosial baru tidak selalu mulus. Beberapa kontroversi mewarnai startup yang digawangi oleh CEO Dave Morin ini.

Kasus sepakbola gajah yang melibatkan PSIS Semarang memantik keprihatinan Walikota Hendrar Prihadi. Sementara, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta semua pihak yang terlibat jalani hukuman yang sudah diberikan.

Akibat bentrokan antara anggota TNI dan Polri di Batam, salah satu anggota TNI tewas. JK ingin kedua instansi lebih disiplin sehingga tak ada pembiasaan dari persoalan pribadi dibawa ke ranah instansi.

11 Anggota Fraksi Partai Golkar DPR mendukung pilkada langsung dalam voting Paripurna RUU Pilkada. Tindakan itu, bagi Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso, tak perlu diberi sanksi.

Fraksi Partai Golkar‎ di DPR menggelar rapat jelang sidang paripurna DPR untuk mengesahkan RUU Pilkada, besok (25/9). ‎Partai ini sudah menyiapkan sanski untuk kader yang 'mbalelo' alias tidak sehaluan dengan Golkar mendukung pilkada tak langsung.

Permasalahan di Universitas Nasional (Unas) terjadi antara pihak otoritas kampus dan sejumlah mahasiswa yang menolak SK Rektor No 112 Tahun 2014. Isi SK tersebut mengenai pembatasan jam operasional kegiatan kemahasiswaan dan pelarangan mahasiswa menginap di kampus.