detikFinance

RUU Tembakau Sedang Disusun, Ini Harapan HM Sampoerna

PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) tidak berharap banyak atas RUU Tembakau yang tengah dibahas oleh Pemerintah dan DPR.

Kamis, 27 Apr 2017 15:08 WIB

detikNews

Misteri Surat Jokowi soal RUU Tembakau

Menkum HAM menyebut Surpres tentang RUU Pertembakauan sudah dikirim ke DPR. Namun pimpinan dan Sekjen DPR belum menerima.

Rabu, 29 Mar 2017 17:24 WIB

detikNews

Menkum HAM: Surpres RUU Pertembakauan Sudah Dikirim ke DPR

Presiden Joko Widodo telah mengirimkan surat presiden (surpres) tentang Rancangan Undang-Undang Pertembakauan ke DPR.

Selasa, 21 Mar 2017 19:54 WIB

detikFinance

Minta Serap Tembakau Lokal, Mendag Panggil Produsen Rokok Besar

Menteri Perdagangan (Mendag) akan memanggil produsen rokok besar dan meminta mereka menyerap tembakau lokal.

Jumat, 17 Mar 2017 16:28 WIB

detikNews

Belum Ada Keputusan Pemerintah soal Pertembakauan

Pemerintah mencari jalan tengah dalam mengatasi permasalahan pertembakauan di Indonesia terkait masalah kesehatan dan petani tembakau.

Selasa, 14 Mar 2017 23:24 WIB

detikFinance

Prancis Batalkan Pajak Progresif, Menperin: Ekspor CPO akan Meningkat

Menperin Airlangga Hartarto meyakini kinerja CPO meningkat pasca parlemen Prancis membatalkan pajak progresif untuk CPO Indonesia.

Kamis, 10 Nov 2016 17:05 WIB

detikFinance

DPR Usulkan Pabrik Rokok Wajib Serap 80% Tembakau Lokal

DPR mengusulkan pabrik rokok wajib menyerap 80% tembakau, sedangkan 20% sisanya boleh impor. Selama porsi tembakau impor 50% dari total bahan baku.

Kamis, 15 Sep 2016 15:52 WIB

detikNews

Wacana Harga Rokok Rp 50 Ribu, YLKI: Itu Paradigma Sesat

Wacana kenaikan harga rokok jadi Rp 50 ribu ramai dibahas. Wacana ini ramai dibahas di publik karena dianggap bisa menurunkan angka perokok.

Sabtu, 27 Agu 2016 11:27 WIB

detikFinance

Sempat Alot, DPR Akhirnya Sahkan UU Tax Amnesty

Sidang paripurna DPR mengesahkan Rancangan Undang-undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty menjadi Undang-undang.

Selasa, 28 Jun 2016 14:23 WIB

detikNews

Soal Rencana Kepala BNN Setingkat Menteri, SBY: Itu Harus Diatur UU

Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono pun mengingatkan bahwa perubahan status kepala BNN itu harus diatur melalui undang-undang.

Jumat, 01 Apr 2016 21:24 WIB