Berkembang wacana Menkum HAM Yasonna Laoly akan merevisi PP 99 tahun 2012 di mana nantinya koruptor juga bisa mendapatkan remisi. Menurutnya semua napi punya hak yang sama untuk mendapat remisi dan pembebasan bersyarat.

Setelah melakukan pengecekan ke Biro Hukum, pimpinan KPK membenarkan pernah mendapat undangan dari Menkum HAM pada pertengahan Februari Lalu. Namun, undangan yang diterima KPK bukan untuk berdiskusi, melainkan undangan untuk mengikuti seminar.

Menkum HAM Yasonna Laoly menganggap bahwa napi korupsi juga mempunyai hak untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat. Tidak memberikan remisi dan pembebasan bersyarat terhadap napi korupsi adalah bentuk diskriminasi.

Sikap penolakan Gerindra terkait pemberian remisi terhadap koruptor ini disampaikan melalui akun twitter resmi Gerindra. Melalui akun @Gerindra, partai besutan Prabowo Subianto itu mengunggah gambar berisi sikap penolakan terkait pemberian remisi kepada koruptor.

Yasonna mengaku kecewa karena disebut mengobral remisi terkait rencananya untuk mencabut PP 99 itu.

Yasonna menegaskan, dirinya sepakat jika pemberian remisi bagi terpidana korupsi, narkoba dan terorisme diperketat. Namun, ada yang harus diperbaiki dalam kebijakan yang diperkuat oleh PP No 99 Tahun 2012 tersebut.

Menkum HAM Yasonna Laoly mewacanakan pemberian remisi bagi terpidana korupsi. Presiden Jokowi hingga saat ini belum menyatakan sikapnya terkait wacana tersebut.

Pelaksana tugas (Plt) Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrrachman Ruki menanggapi wacana pemberian remisi untuk koruptor. Menurutnya, jika tidak adil, hukum akan mengambang.

Plt pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi menanggapi wacana Menkum HAM Yasonna Laoly tentang pemberian remisi bagi terpidana korupsi. Menurutnya, hal itu merupakan sebuah langkah mundur.

Menkum HAM Yasonna H Laoly berniat memberikan remisi bagi koruptor yang di masa Presiden SBY telah dibatasi. Gubernur Lemhannas Budi Susilo Soepandji berpendapat bila ide Menkum itu terealisasi, maka akan membuat gap antara pemerintah dan masyarakat.