Partai Gerindra meminta semua pihak agar menghormati keputusan pengadilan yang membebaskan Muchdi Pr. Gerindra menilai putusan hukum pada Wakil Ketua DPP Gerindra itu tidak perlu dicampuri oleh pihak-pihak di luar lembaga hukum.

Majelis eksaminasi publik menilai jaksa teledor sehingga dalam kasus pembunuhan Munir, Muchdi Pr bisa bebas. Namun kuasa hukum Muchdi Pr, Mahendradatta menilai, apa yang dilakukan lembaga ini justru melecehkan hukum.

Lembaga-lembaga internasional diminta ikut memantau pengadilan perkara pembunuhan Munir. Hal ini penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap peradilan Indonesia.

Majelis eksaminasi menilai kasasi Muchdi Pr saat itu seharusnya diperiksa oleh hakim ahli pidana. Namun di MA sendiri tidak ada aturan yang mengharuskan perkara pidana diperiksa oleh hakim pidana.

Komnas HAM menyimpulkan Muchdi Pr bebas karena kelalaian jaksa dalam pengajuan kasasi. Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan akan mengkaji kesimpulan tersebut.

Jaksa Agung Hendarman Supandji didesak agar tidak diam saja menyikapi hasil eksaminasi Komnas HAM terkait kasus Munir. Hendarman semestinya merespons hasil eksaminasi tersebut dengan membuka kembali perkara itu.

Putusan kasasi MA yang membebaskan Muchdi Pr dari segala dakwaan terlibat kasus pembunuhan Munir, akibat hakim yang tidak kompeten di bidang hukum pidana.

Putusan kasasi MA yang membebaskan Muchdi Pr dari dakwaan keterlibatan pembunuhan Munir, diduga kuat akibat kelalaian JPU ketika mengajukan berkas permohonan kasasi.

Kuasa Hukum Wiliardi Wizar, terdakwa kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen, menilai jaksa pilih kasih dalam melakukan tuntutan mati. Tommy Soeharto saja dituntut15 tahun penjara.

Kuasa hukum terdakwa pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen, Wiliardi Wizar membacakan nota pembelaan atau pledoi berjudul 'Hati Nurani Tak Bisa Dibelenggu'. Mereka pun membandingkan kasus kliennya dengan kasus Tommy Soeharto dan Muchdi Pr.