Komnas HAM melansir temuannya terkait institusi pemerintah yang banyak melanggar hukum. Kepolisian dinyatakan sebagai institusi yang paling banyak melakukan pelanggaran HAM.

Proses penyadapan di KPK dinilai bukanlah sebuah pelanggaran terhadap HAM untuk berkomunikasi. Semuanya sudah lewat prosedur yang benar.

Penahanan Chandra M Hamzah dan Bibit S Rianto dinilai merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dan pelanggaran terhadap HAM yang dilakukan oleh polisi.

Setelah 9 tahun menjadi buronan teroris, Noordin M Top akhirnya tewas dalam penggerebekan di Solo, Jawa Tengah. Komnas HAM menilai keberhasilan Densus 88 tersebut terlalu vulgar dan melanggar hak asasi manusia.

Kontras dan Imparsial menolak rencana pemerintah dan DPR untuk melakukan revisi terhadap UU No 15/2003 tentang Antiterorisme dan penambahan masa penangkapan dua tahun. Sebabnya, rencana ini kemungkinan bisa menimbulkan pelanggaran HAM baru.

Komnas HAM mengecam tindakan Pemprov DKI Jakarta yang menangkap para pemberi sedekah. Tindakan itu justru bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia.

Satpol PP Pemkot Pekanbaru yang mengangkut barang-barang milik warung makanan yang buka pada siang hari dinilai melanggar HAM.

Akibat standarisasi pendidikan Bintara yang hanya sampai SMA dan fasilitas dinas yang kurang mumpuni, polisi berpangkat Bintara sangat berpotensi melakukan pelanggaran HAM ketika menjalankan tugasnya.

"Dia sudah bilang ada di Singapura dan mau kembali, tapi kok tetap dijadikan DPO? Ini melanggar HAM," kata OC Kaligis, kuasa hukum Joko S Tjandra, penetapan kliennya sebagai buronan.

Dalam sidang ketiga, jaksa menilai Prita Mulyasari (32), melanggar hak asasi manusia (HAM) dr Henky dan dr Grace yang bertugas di RS Omni International.