Ketua Tim Kuasa Hukum KPK Bambang Widjajanto mengatakan pihaknya sedang mengkaji 3 upaya hukum di MK, yakni uji material Perpu Plt Pimpinan KPK, uji materi pasal 421 KUHP dan gugatan sengketa kewenangan antarlembaga negara.

Pembentukan Tim Perumus PLt Pimpinan KPK oleh Presiden SBY dinilai sebagai kesalahan. Pasalnya, Perpu penunjukan Plt Pimpinan KPK sebagai dasar pembentukan Tim Perumus juga merupakan hal yang keliru.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah membentuk tim perumus nama-nama Plt Pimpinan Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi. Keppres tersebut telah ditandatangani Rabu (23/9/2009) pagi.

Presiden SBY secara resmi telah memberhentikan sementara dua pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Surat penonaktifan sementara itu telah diterima, Selasa (22/9/2009).

Kursi Plt Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rupanya tidak menarik untuk Jaksa Agung Hendarman Supandji. Pria berkacamata itu mengaku tidak berpikir untuk menjadi salah satu pimpinan di lembaga antikorupsi itu.

Draft peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) tentang Plt Pimpinan KPK sudah dinyatakan final. Payung hukum yang menjadi kontroversi itu mengubah pasal 33 di UU KPK.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berencana untuk mengeluarkan Perpu Plt Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kini Perpu yang menjadi kontroversi itu telah siap alias rampung.

Meski belum memeriksa buron koruptor Anggoro Widjojo, Polri mengaku sudah cukup bukti untuk menetapkan Chandra dan Bibit sebagai tersangka. Bukti penerimaan uang pun sudah 'dikantongi'.

Polri menuduh Chandra dan Bibit menyalahgunakan kewenangan terkait pencekalan terhadap buron koruptor Anggoro Widjojo. Selaku institusi, KPK bisa membela diri dengan membawa kasus ini ke MK.

Meski telah ditetapkan menjadi tersangka, Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Bibit Samad Riyanto tak putus harapan. Bibit memberi dukungan semangat kepada rekan-rekannya di KPK untuk tetap melanjutkan perjuangan dalam memberantas korupsi.