Ada tudingan bahwa MK saat ini tidak lebih daripada sekedar sebagai mahkamah kalkulator dibandingkan sebagai penjaga konstitusi) dan penjaga demokrasi.

UU No 10 tahun 2016 tentang Pilkada mengatur soal ambang batas persentasi gugatan ke MK. Menurut Refly Harun, presentasi itu tidak masuk akal.

MK menolak kaidah kecurangan terstruktur, sistematis dan masif (TSM) untuk menilai sebuah jalannya pilkada. 

Atas nama kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif, MK membatalkan sebuah pilkada. Padahal sudah ada vonis pidana/PTUN. Adilkah?

Soerya-Ansar menganggap telah ada kecurangan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). 

Secara historis, aturan batasan limitatif itu lahir untuk mencegah kasus Akil Mochtar terulang.

Meskipun MK telah mengetukkan palu keadilan dan pesta demokrasi pemilihan presiden telah berakhir, rupanya kubu Prabowo belum mau legowo. Sejumlah jalan sudah dan akan dititi untuk mempersoalkan kemenangan Jokowi. Tercatat 10 langkah yang sudah dijalani dan yang masih menanti.

Setelah dimusyawarahkan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan tindakan KPU yang memperbolehkan pemilih menggunakan hak suaranya dengan kartu identitas tidak menyalahi undang-undang.

Para saksi yang dihadirkan Tim Prabowo-Hatta telah memberi keterangan dalam persidangan di MK. Namun tidak sedikit yang menganggap keterangan mereka tidak cukup kuat untuk membuktikan adanya kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif.

Tim kuasa hukum Prabowo-Hatta pada pada sidang Jumat (15/8) menghadirkan 6 saksi ahli yang sangat kompeten dibidangnya dalam perkara sengketa Pemilu Presiden 2014 di Mahkamah Konstitusi (MK).