Sekitar 100 orang yang menamakan diri "Komite Anti Kriminalisasi Pers" melakukan aksi unjuk rasa di depan pintu gerbang kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Meneg BUMN Laksamana Sukardi berjanji akan meninjau ulang SK pengangkatan direksi Pertamina jika jajaran direksi saat ini terbukti terlibat satu masalah.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mempersilakan aparat hukum untuk menggunakan aturan apapun dalam menjerat pelaku tindak pidana pencucian uang, termasuk KUHP.