Kedatangan M Nasir, adik tersangka kasus korupsi M Nazaruddin, ke Mabes Polri dinilai mencurigakan. Terlebih anggota Komisi III DPR itu masih dalam status cekal yang diminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bentrokan antara Brimob dan massa di Bima diminta menjadi pelajaran bagi aparat kepolisian. Ke depan, Polri diminta tidak menurunkan Brimob untuk mengamankan aksi-aksi unjuk rasa.

Polda Metro Jaya harus berani memeriksa mantan Kapolda Metro Irjen Pol (Purn) Sofyan Yakub yang dilaporkan karena mengumbar tembakan di lingkungan rumahnya. 

Kapolda Metro Jaya, Irjen Untung S Radjab harus melakukan pembenahan terhadap jajaran di bawahnya. Hal ini dipicu adanya seorang korban pencurian di Rawamangun, Jakarta Timur lebih mempercayai Youtube ketimbang kepolisian. 

Polisi sudah menetapkan tiga tersangka pengeroyok, Raafi Aga Winasya Benyamin (17). Sudah tiga pekan berlalu, polisi belum berhasil menangkap pembunuh siswa SMA Pangudi Luhur itu. Timbul kesan polisi sengaja melindungi pelaku utama.

Sudah 15 hari kasus penusukan siswa SMA Pangudi Luhur, Raafi bergulir, namun belum ada kejelasan mengenai siapa penusuk Raafi tersebut. Penyelidikan kasus Raafi yang ditangani Polres Jaksel dinilai lamban dan sebaiknya dilimpahkan saja ke Polda Metro Jaya.

Polri mengakui adanya aliran dana dari PT Freeport kepada personel Korps Bhayangkara itu. KPK diminta segera mengusut, apakah duit dari PT Freeport ini bisa dikategorikan sebagai suap atau gratifikasi.

"Presiden harus meminta klarifikasi Kapolri sehubungan keterangan PT Freeport yang menyatakan telah mengalokasikan dana 14 juta dolar AS per empat bulan untuk Polri," kata Koordinator IPW, Neta S Pane.

Perwira menengah di lingkungan Polda Jabar dikabarkan harus patungan untuk mendatangkan Miss Universe 2011 asal Angola Leila Lopes pada hari Kesatuan Gerak Bhayangkari. Kalau penggalangan dana itu benar dilakukan, IPW minta KPK mengusut dana yang kabarnya sudah terkumpul sebesar Rp 750 juta.

KPK diminta untuk tidak menggubris permintaan Ketua DPR Marzuki Alie agar lembaga antikorupsi itu menunda pemeriksaannya kepada pimpinan Badan Anggaran DPR. Permintaan itu sangat aneh.