Artalyta Suryani telah dinyatakan bersalah dalam kasus suap terhadap Jaksa Urip Tri Gunawan. Meski begitu, Urip masih bersikukuh uang Rp 6 miliar dari perempuan yang akrab disapa Ayin itu bukan suap, melainkan pinjaman.

Pemerintah harus segera menyelesaikan masalah piutang batubara. Undang-undang menegaskan pemerintah harus dapat menyelesaikan piutang negara tepat waktu.

Kamar Dagang Indonesia (Kadin) akan menjadi mediator penyelesaian sengketa restitusi pajak-royalti antara pengusaha batubara dengan pemerintah.

Sejumlah petinggi perusahaan batubara memprotes cekal yang dikenakan karena adanya piutang royalti batubara. Depkum HAM pun siap mengkoreksi nama-nama yang masuk dalam daftar cekal itu.

Wasit Mark Clattenburg urung memimpin laga Community Shield. Dia bahkan tak diperbolehkan mewasiti partai apapun karena dikabarkan tengah terbelit masalah utang-piutang.

Penahanan royalti bisa dilakukan jika negara bertindak seperti korporasi biasa. Namun karena negara ini negara hukum, prosedur itu tidak bisa begitu saja dilakukan.

Daftar pengusaha batubara yang kena cekal bisa saja bertambah. Pemerintah berharap pencekalan itu bisa membuat pengusaha itu segera melunasi utang royalti.

Perusahaan-perusahaan batubara diharapkan tidak menyandera pembayaran Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) dan royalti ke pemerintah. Pisahkan masalah hukum dan royalti.

Para direksi dan komisaris perusahaan batubara ramai-ramai memrotes pencekalan akibat piutang royalti. Bagaimana kronologi utang piutang royalti itu? Berikut penjelasan versi Depkeu.

Selain mencekal 4 perusahaan batubara, pemerintah ternyata juga pernah mencekal perusahaan batubara lainnya yakni PT Kideco Jaya Agung dan PT Kendilo Coal Indonesia.