Partai Golongan Karya (Golkar) resmi mendaftarkan diri sebagai parpol peserta pemilu 2014 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Di saat yang sama Golkar juga langsung mencanangkan ketua umumnya, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai Capres 2014.

MK memutuskan semua partai politik harus melewati proses verifikasi di KPU. Tak terkecuali partai yang sudah mendapatkan kursi di DPR. Imbasnya, masa penyerahan KTA partai bakal diperpanjang.

MK memutuskan PT 3,5 persen berlaku hanya di DPR RI. Sehingga parpol yang tidak lolos PT bisa saja memperoleh cukup kursi untuk duduk di DPRD provinsi dan kabupaten kota. Jumlah fraksinya pun harus disederhanakan sesuai fraksi di DPR RI.

Keputusan MK .membuat kerja KPU dalam melakukan verifikasi terhadap seluruh parpol makin berat. Namun demikian KPU tidak boleh menyederhanakan sistem verifikasi parpol.

Wakil Ketua MPR Hadjriyanto Y Tohari ikut menyoroti putusan MK membatalkan PT berlaku nasional dan mengharuskan semua partai calon peserta pemilu mengikuti tahapan verifikasi. Bagi dia, putusan MK menambah volume pekerjaan KPU.

Partai Nasdem menilai putusan MK yang mengharuskan dilakukannya verifikasi terhadap semua Parpol untuk dapat mengikuti Pemilu 2014 adalah sesuatu yang sesuai dengan penguatan Sistem Kepartaian di Indonesia.

PKS memandang keputusan MK yang membuat Parliementary Threshold (PT) 3,5 persen berlaku di DPR RI dan semua parpol harus diverifikasi KPU sebagai keputusan yang bijaksana. Bagi PKS tak ada masalah dengan keputusan MK tersebut.

Hanura tak risau dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan PT berlaku nasional dan mengharuskan semua partai calon peserta pemilu mengikuti tahapan verifikasi.

Putusan Mahkamah Kosntitusi (MK) yang membatalkan hak partai parlemen tak ikut verifikasi tak urung membuat kalang kabut beberapa partai. Seperti Gerindra yang kini akan bekerja keras.

Dampak putusan Mahkamah Konstitusi (MK), maka semua parpol yang akan mengikuti pemilu 2014 harus melalui tahapan verifikasi. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan siap.