Sejak bertahun lalu agenda DPR ke luar negeri menuai kritik. Ide pemberlakuan moratorium 'studi banding' dan 'kunjungan kerja' juga berakhir sebagai ide saja. Kini ide tersebut kembali dilontarkan BK DPR.

Kritik atas agenda kunjungan kerja anggota dewan ke luar negeri bergulir menyusul tidak adanya penjelasan soal urgensi dan target kunker. Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf menilai, kritik boleh saja, tetapi harus memberikan solusi.

FPD geram mendengar ada anggotanya yang berangkat kunjungan kerja ke Brazil dan Amerika tanpa seizin fraksi. Sebagai respon, fraksi melayangkan surat protes kepada Setjen DPR yang dianggap tak patuhi aturan.

Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan absen di rapat kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat kemarin. Akibatnya hebat. Politikus DPR langsung tensi tinggi, mereka mengancam akan melengserkan Dahlan.

Menteri BUMN Dahlan Iskan bakal hadir pada pembahasan persetujuan penawaran saham perdana (Initial Public Offering/IPO) Semen Baturaja dengan Komisi XI DPR besok.

Komisi VII DPR melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat (AS) dan Brazil dalam rangka pembahasan RUU Keantariksaan. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyebut kunker itu menghabiskan dana Rp 2,89 miliar. Wow!

"Sebetulnya itu hanya memperhalus istilah saja bahwa ke luar negeri itu bukan jalan-jalan tapi bagian dari pekerjaan," kritik Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang.

Ketua Komisi XI DPR Emir Moeis mengancam akan melengserkan Menteri BUMN Dahlan Iskan karena sang menteri tak bisa hadir di rapat. Barangkali Emir sudah lupa, hanya Presiden SBY yang berhak mengganti menteri.

Kunjungan kerja Komisi VII DPR ke Amerika Serikat untuk keperluan pembahasan RUU Kedirgantaraan dan RUU Keantariksaan. Di sana mereka akan mengunjungi NASA dan industri dirgantara.

Gelombang kekesalan DPR terhadap Menteri BUMN Dahlan Iskan berlanjut. Selain dilaporkan kepada BK DPR atas dugaan praktek pemerasaan terhadap dirut BUMN, Dahlan Iskan juga dianggap sering meremehkan forum DPR.