Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat kini tengah membahas revisi Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3). 

Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat hari ini kembali menggelar rapat membahas revisi Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Revisi UU MD3 yang awalnya dikebut oleh DPR kini tipis kemungkinan selesai pada 5 Desember 2014. Muncul dugaan bahwa tarik ulur revisi ini dipengaruhi oleh kondisi Partai Golkar yang kisruh menjelang Munas. Benarkah?

Fraksi PDIP memperjuangkan revisi UU MD3 untuk selesai sebelum anggota DPR memasuki masa reses. Namun, di sisi lain PDIP melihat ada upaya pembiaran secara sengaja agar revisi ini tidak kunjung diselesaikan.

Sidang paripurna DPR memutuskan untuk mengembalikan revisi UU MD3 ke Badan Legislasi untuk dibahas bersama DPD. Keputusan ini disambut baik oleh DPD yang siap menyelesaikan revisi ini sesuai ritme DPR.

Revisi UU MD3 ditunda masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2014 dan dikembalikan ke Badan Legislasi (Baleg) untuk dibahas lagi. Baleg pun berencana mengundang DPD untuk bersama-sama membahas revisi.

Fraksi-fraksi di Koalisi Indonesia Hebat plus PAN tidak hadir di rapat pleno Komisi III membahas jadwal uji capim KPK. Alasan ketidakhadiran itu karena KIH menunggu UU MD3 selesai direvisi.

Rapat paripurna DPR siang tadi batal mengesahkan revisi UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) ‎masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Paripurna mengembalikan pada Badan Legislasi untuk menggelar rapat kembali soal posisi UU MD3 sebelum dibahas.

Sidang paripurna DPR hari ini menunda penetapan revisi UU MD3 masuk ke dalam Prolegnas 2014. Akibatnya, politikus PDIP Arief Wibowo bahwa konflik di DPR akan makin panjang.

Sidang paripurna DPR menunda pengesahan revisi UU MD3 masuk ke dalam Prolegnas 2014 dan kembali ke Badan Legislasi. Menkum HAM Yasonna Laoly menerima keputusan tersebut karena suara DPD harus diperhitungkan di pembahasan.