Rapat pleno keputusan revisi UU Pilpres deadlock. Kelanjutan revisi UU Pilpres pun masih menggantung.

Badan Legislasi (Baleg) DPR segera memutuskan nasib revisi UU Pilpres. Akankah ambang batas pencapresan atau Presidential Threshold (PT) diturunkan?

DPR segera memutuskan nasib revisi UU Pilpres. Namun dari kondisi terkini sepertinya tak akan ada perubahan.

Fraksi Partai Demokrat (PD) melakukan rotasi besar-besaran. Beberapa yang mencolok adalah pencopotan Saan Mustopa dari posisi Sekretaris Fraksi dan pengangkatan Ruhut Sitompul sebagai Ketua Komisi III.

Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf mengumumkan rotasi di internal FPD DPR. Sekretaris Fraksi PD Saan Mustopa resmi dicopot, posisi Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika juga dicopot dan digantikan Ruhut Sitompul.

Pembahasan revisi UU Pilpres tak mengalami kemajuan dan terancam tetap dengan Presidential Treshold (PT) 20 persen kursi DPR. Partai Gerindra yang ingin PT turun membantah pencapresan Prabowo terganjal dengan syarat 20 persen.

"Sepertinya ARB, Jokowi, dan Prabowo," kata jubir Golkar, Tantowi Yahya, kepada detikcom, Selasa (10/9/2013).

Melihat peta kekuatan fraksi di DPR, Ketua Badan Legislatif (Baleg) DPR Ignatius Mulyono meyakini Presidential Threshold (PT) di Pemilu 2014 tetap 20% kursi DPR. Dia memprediksi hanya ada 3 pasang capres di 2014. Siapa saja mereka?

Revisi UU Pilpres akan kembali dibahas di Badan Legislasi (Baleg DPR). Perdebatan yang alot soal Presidential Threshold (PT) bisa berakhir voting dengan kemenangan partai besar.

Kabar mengenai batalnya aturan pelarangan iklan rokok dalam revisi UU Penyiaran membuat banyak pihak kecewa. Beberapa pihak menilai yang bertanggung jawab atas perubahan tersebut adalah Badan Legislatif DPR.