Pemerintah pusat dan pemerintah Aceh belum menemukan kata sepakat terkait 10 dari 12 poin evaluasi terhadap Qanun Bendera dan Lambang Aceh. Pemerintah pun menawarkan tim bersama agar poin-poin evaluasi qanun dapat segera diselesaikan.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Indra SH menyatakan ambang ambang batas capres sudah cukup. Rencana revisi yang masih menggantung selama ini tidak perlu khusus mempersoalkan presidential threshold (PT) tersebut.

Anggota DPR masih hobi membolos. Pada rapat paripurna kali ini, hanya dihadiri 330 orang. Maka sebanyak 230 anggota DPR yang hingga rapat resmi dibuka tidak muncul di rapat paripurna Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Pemerintah Aceh telah membahas hasil klarifikasi Kemendagri terhadap sejumlah poin temuan Qanun Bendera dan Lambang Aceh. Dalam waktu dekat ini hasil klarifikasi itu akan segara diserahkan ke Mendagri.

Sembilan fraksi belum bulat menyepakati revisi UU Nomor 42/2008 tentang Pemilu Presiden. Badan Legislasi memutuskan untuk menunda pengambilan keputusan revisi UU Pilpres.

Ketua Badan Legislasi DPR Ignatius Mulyono menilai kinerja anggota dewan saat ini merosot dibanding periode lalu. Kemunduran ini dibuktikan dari target legislasi yang tak tercapai.

Baleg DPR berencana untuk melakukan kunker ke Amerika dan Jepang dalam rangka pendalaman pembahasan RUU Advokat. Namun, Peradi, sebagai organisasi tunggal advokat, tak mendukung rencana kunker tersebut.

Undang-Undang tentang Pilpres mensyaratkan calon presiden minimal berpendidikan SMA atau sederajat. Beberapa fraksi mengusulkan agar ditingkatkan menjadi S1, namun PDIP tak setuju.

Di draf RUU Pilpres yang terbaru, syarat pendidikan capres minimal masih SMA/sederajat. Sejumlah fraksi mendorong agar syarat pendidikan capres ditingkatkan.

Badan Legislasi (Baleg) DPR mengagendakan kunjungan kerja ke Amerika dan Jepang untuk membahas RUU Advokat. Kedua negara itu dituju untuk melihat organisasi advokat yang bisa menjadi model bagi Indonesia.