DPR RI akhirnya menyetujui melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (RUU OJK) di Komisi XI.

DPR menolak tegas sebuah pasal dalam Rancangan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur pungutan biaya pengawasan diambil dari industri keuangan.

DPR telah membentuk Pansus yang membahas rencana pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pembentukan Pansus ini diperkirakan akan menelan anggaran Rp 1,2 miliar.

Komisi XI DPR menunda keputusan nasib calon Gubernur BI Darmin Nasution hari ini. Keputusan diambil besok karena uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang digelar hari ini belum rampung.

Dirjen Pajak lagi-lagi mendapat kritikan pedas dari DPR. Gara-gara meminta pejabat eselon II memaparkan masalah teknis soal benchmarking, Tjiptardjo lagi-lagi mendapat tekanan untuk mundur dari DPR.

Para Anggota Komisi XI DPR bersuara mengenai kepergian Sri Mulyani dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan untuk menjadi Managing Director Bank Dunia. Mereka memberikan wejangan-wejangan kepada Sri Mulyani.

Ditjen Pajak membantah data BPK yang menemukan kerugian negara di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu hingga Rp 96 triliun. Menurut Ditjen Pajak, angkanya tidak sebesar itu.

DPR dan pemerintah menyepakati penurunan tingkat kemiskinan menjadi 12%-13,5% di APBN-P 2010. Angka itu berarti lebih rendah dari angka kemiskinan di tahun 2009 yang mencapai 14,15%.

Direktur Jenderal Pajak M Tjiptardjo menyampaikan pernyataan maaf terkait pernyataan dirinya yang menyamakan markus pajak Rp 28 miliar Gayus Tambunan dengan iman seorang kyai.

Direktur Jenderal Pajak M.Tjiptardjo untuk memohon maaf kepada seluruh umat Islam, karena menyamakan sikap Gayus Tambunan dengan seorang Kyai atau ulama.