Tindak represif polisi membubarkan blokade warga terhadap Pelabuhan Sape, Bima, NTB, tidak dapat dibenarkan apa pun alasannya. Meski aksi warga menduduki fasilitas umum, juga tidak tepat.

Yok Koeswoyo Koes Plus hari ini mengunjungi gedung DPR. Ia mendendangkan lagu kritik kepada para wakil rakyat.

Pemerintah Republik Indonesia (RI) menyampaikan duka cita atas meninggalnya pemimpin Korea Utara Kim Jong-il.

Kebijakan pengetatan pemberian remisi menimbulkan pro dan kontra. Menurut Wamenkum HAM Denny Indrayana, pengetatan pemberian remisi adalah aspirasi publik.

Sanksi yang dijatuhkan PSSI pada klub peserta Liga Super Indonesia (LSI) dinilai sebagai bentuk kesewenang-wenangan. Itu karena sanksi diberikan tanpa mendengar aspirasi dan pembelaan dari klub.

HIPMI mempertanyakan niat perbankan dalam memajukan ekonomi bangsa, karena mereka masih enggan beri kredit murah ke sektor riil. Padahal bank sudah untung besar.

Kasus bentrok berdarah antara buruh dengan Polri di Batam mendapat perhatian Komnas HAM. Lembaga HAM ini akan segera menurunkan timnya untuk melakukan verifikasi.

"UMK Batam yang diajukan Walikota kepada Gubernur disepakati sama dengan nilai KHL Batam. Dengan kesepakatan ini maka demo besar-besaran yang dilakukan pekerja sepakat diakhiri," kata Direktur Pencegahan dan Penyelesaian Hubungan Industrial Kemenakertrans Sahat Sinurat.

KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) telah dua kali melakukan kekeliruan (kesandung) dalam memberikan bantuan kapal ikan kepada nelayan. Yang pertama terjadi ketika KKP memberikan batuan kapal ikan kepada para nelayan korban tsunami di Pangandaran dan Cilacap pada tahun anggaran 2006 – 2007. 

Twitter menjadi mata, telinga dan suara atas apa yang terjadi dan reaksi publik terhadap suatu peristiwa. Para demonstran bermodalkan ponsel cerdas berlomba menyampaikan kejadian yang mereka alami ke seluruh dunia. Inilah revolusi 2.0.