Ahok menegaskan akan keluar dari Partai Gerindra jika Pilkada diputuskan dilakukan melalui DPRD. Dia menyebut sikap yang ditunjukkan partainya sudah tak lagi sesuai dengan sikap semula.

Wacana dikembalikannya pemilihan kepala daerah ke DPRD melalui Rancangan Undang Undang (RUU) Pilkada, membuat Wagub DKI Jakarta Basuki T Purnama geram. 

Rancangan Undang-undang (RUU) Pilkada masih terus digodok di DPR. Mayoritas fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih mendukung pemilihan kepala daerah diserahkan ke DPRD.

Wacana mekanisme pemilihan kepala daerah dalam RUU Pilkada menuai polemik. Pihak Istana menganggap jika wacana ini terus menuai reaksi kontra sebaiknya RUU Pilkada itu ditinjau ulang.

Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menolak rencana DPR mengembalikan pilkada ke DPRD melalui Revisi Undang-undang (RUU) Pilkada. Jika akhirnya RUU itu gol, Ahok mempertimbangkan untuk keluar dari Gerindra.

Mayoritas fraksi di DPR menyetujui opsi pelaksanaan Pilkada melalui DPRD dalam rapat Panja RUU Pilkada. Presiden terpilih, Joko Widodo mengkritisi usulan tersebut sebagai kemunduran dan memotong kedaulatan rakyat.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menilai anggota dewan yang mengusulkan mekanisme Pilkada lewat DPRD adalah kalangan yang tak pro rakyat. Menurutnya, alasan bahwa biaya demokrasi saat ini mahal, terkesan munafik.

Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terang-terangan tak setuju dengan Pilkada lewat DPRD. Menurut kader partai Gerindra ini, jika kepala daerah dipilih DPRD, membuat kepala daerah itu jadi ‘sapi perah’.

Fraksi-fraksi di DPR mulai terbagi ketika membahas RUU Pilkada. Gabungan parpol di koalisi Merah Putih lebih condong untuk memilih mekanisme Pilkada lewat DPRD. Tapi kepala daerah DKI yang juga anggota koalisi Merah Putih, Basuki Tjahaja Purnama, justru menyampaikan pendapat yang bertolak belakang.

Fraksi di DPR mayoritas menyuarakan Pilkada melalui DPRD daripada Pilkada langsung. Opsi ini tak disetujui Ahok.