Politisi PDI Perjuangan, Panda Nababan, sudah berstatus tersangka dalam kasus dugaan suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Namun, status hukum tersebut tidak berpengaruh terhadap keanggotaan dan aktivitasnya di DPR.

Sebanyak 302 anggota DPR menghadiri penetapan persetujuan Laksamana Agus Suhartono menjadi Panglima TNI. Jumlah ini hanya setengah dari total anggota DPR penghuni Senayan.

Asisten pribadi anggota DPR Emir Moeis, Washari diperiksa penyidik KPK. Washari diperiksa dalam kaitan dugaan suap pemilihan Deputi Gubernur BI, Miranda S Gultom.

Hingga saat ini, KPK baru 'berani' menjerat para penerima dugaan suap pemilihan Deputi Gubernur BI, Miranda S Gultom. Namun kini, KPK akan mulai berkonsentrasi pada pemberi dana.

Hampir tiga minggu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 26 tersangka dalam kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior BI Miranda Goeltom. Mulai pekan depan, penyidik akan memulai memeriksa para tersangka tersebut.

26 Tersangka kasus suap dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior BI Miranda S Goeltom tahun 2004 resmi dicegah. Menkumham Patrialis Akbar memastikan tidak ada seorang pun dari tersangka tersebut yang berada di luar negeri sebelum kebijakan cegah diterbitkan.

Imigrasi mencegah ke luar negeri terhadap 26 tersangka kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI) Miranda Goeltom pada 2004 lalu. Pencegahan tersebut atas permintaan KPK.

Tersangka kasus suap pemilihan DGS Bank Indonesia, Panda Nababan hadir dalam open house di rumah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Panda tampak santai menyapa para tamu undangan yang hadir.

Sedikitnya ada enam anggota Fraksi PDI Perjuangan yang datang ke gedung KPK untuk memberikan dukungan soal penanganan kasus suap pemilihan DGS BI. Kendaraan yang mereka gunakan cukup mewah. Mulai dari mobil Toyota Camry, Mercedez Benz hingga sedan Bentley.

"Kita lihat perkembangan kasusnya. (Tergantung) policy dari ketua umum. Yang pasti, ada imbauan dari ketua umum, sampaikan pada mereka, siapkan dan kuatkan mentalnya," kata Ketua Bidang Hukum DPP PDIP, Trimedya Panjaitan.