KPK memeriksa politisi Partai Demokrat (PD) Ignatius Mulyono untuk tersangka Anas Urbaningrum. Ignatius ditanya penyidik soal proses pengurusan sertifikat Hambalang. 

Badan Legislasi (Baleg) DPR akan segera mengambil keputusan mengenai revisi Undang-undang (UU) Pilpres. Keputusan itu akan diambil dalam rapat Kamis (4/4) besok lusa.

Badan Legislasi DPR mengapresiasi putusan MK yang memberi ruang DPD RI mengajukan rancangan Undang-undang ke DPR. Putusan ini diharapkan dapat memperkuat pembahasan UU di DPR.

4 fraksi di DPR yakni Golkar, PD, PAN, dan PKB menolak revisi UU Pilpres. Apa alasan mereka?

Ketua Baleg Ignatius Mulyono, meyakinkan bahwa revisi UU Pilpres akan selesai sebelum 2014.

Anggota Fraksi PPP yang juga Wakil Ketua Baleg, Dimyati Natakusumah, optimis usulan revisi UU Pilpres akan selesai sebelum 2014.

Pembahasan awal revisi UU Pilpres di Baleg DPR sangat alot terkait ambang batas pengajuan capres alias Presidential Threshold (PT). Sebab, hampir semua partai tengah berambisi memunculkan pasangan capres.

Menjelang revisi UU Pilpres sejumlah fraksi di DPR berbeda pandangan. Sejumlah fraksi mendukung revisi UU Pilpers, beberapa menolak. Perdebatan mengerucut pada Presidential Threshold (PT) alias ambang batas pengajuan capres.

Rencana revisi UU Pilpres masih buram. 4 Fraksi di DPR menolak rencana revisi, sementara empat lainnya menerima. Sedangkan satu fraksi abstain.

Ruangan di DPR yang dingin tiba-tiba menjadi 'panas' ketika para pengacara papan atas angkat bicara. Dipenuhi dengan interupsi, mereka adu retorika dengan Baleg DPR. Ujungnya, rapat itu tanpa kesimpulan.