Badan Legislasi (Baleg) DPR hari ini mengagendakan pengambilan keputusan terkait usulan Revisi UU Pilpres. Melihat hasil rapat pleno terakhir, maka usulan revisi UU Pilpres dipastikan terancam batal.

PKS mendukung revisi UU Pilpres. Namun mereka ingin revisi selain presidential threshold yang merupakan ambang batas perolehan suara minimal bagi parpol dapat mengajukan jagoan dalam Pilpres 2014.

"PAN beranggapan bahwa ini waktunya sudah terlalu mepet, isunya kan cuma bergerak di level presidential treshold (PT). Kalau PT diubah bisa ada judicial review, lama lagi," kata ketua Fraksi PAN Tjatur Sapto Edy.

Badan Legislasi DPR akan memutuskan nasib RUU Pilpres siang nanti. Ada 6 fraksi di DPR yang disebut menolak revisi presidential threshold (PT) yang diatur dalam UU Pilpres.

Badan Legislasi (Baleg) DPR akan memutuskan nasib RUU Pilpres siang ini. Jika revisi disepakati, maka aturan presidential threshold bisa berubah. 

Berdasar salinan draf revisi UU Penyiaran yang diperoleh Lentera Anak Indonesia, larangan iklan rokok raib dari draf revisi yang tengah dibahas DPR. Hal ini menuai kecaman beberapa pihak. Menkominfo diminta bertindak.

Sejumlah pihak amat berharap akan keberadaan payung hukum yang melarang iklan rokok. Harapan ini sempat membuncah tatkala muncul larangan iklan rokok dalam draf revisi UU Penyiaran.

"Kita ke sini melaporkan hal-hal yang ada hubungan dengan suap, ya ada anggota Baleg,"kata Arifin Panigoro di KPK selaku penasihat Komnas Pengendalian Tembakau.

Menyusul disahkannya PP No 109 tentang Pengendalian Produk Tembakau, kini muncul RUU Pertembakauan yang menjembatani kepentingan industri rokok. Ada kekhawatiran upaya ini merupakan pelemahan dari peraturan pengendalian tembakau.

Aktivis PRT mengecam sikap anggota Baleg DPR Nurul Arifin yang menyatakan RUU PRT materialistis. Nurul juga menyatakan RUU PRT bisa mengancam sendi-sendi berbangsa.