Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat mengatakan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi adalah agenda jangka panjang yang harus tetap masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) hingga 2014.

Badan Legislasi (Baleg) DPR akhirnya sepakat mencabut Revisi Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2013. Meski demikian, hal itu tidak berarti setelah 2013 tidak bisa dibahas kembali.

Menkum Ham Amir Syamsuddin menyatakan, revisi PP 63 Tahun 2005 tentang SDM KPK sudah diteken oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sejak Jumat (7/12). Padahal, baru satu poin pembicaraan yang disepakati KPK.

Menkum Amir Syamsuddin menyatakan, revisi PP 63 Tahun 2005 tentang SDM KPK sudah diteken oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sejak Jumat (7/12). Ternyata KPK belum ditembusi.

Peraturan Pemerintah (PP) yang terkait masa kerja penyidik KPK ternyata telah ditandatangani Presiden SBY. Dengan PP baru tersebut, masa kerja penyidik di KPK bisa diperpanjang hingga enam tahun.

DPR RI urung mengeluarkan draft Revisi UU (RUU) KPK dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2013. Maka itu artinya, DPR masih bisa melakukan revisi terhadap UU KPK.

Setgab koalisi telah sepakat untuk menolak usulan revisi UU Pilpres. Namun dalam rapat badan legislasi (Baleg) DPR kemarin, hanya Partai Demokrat dan Partai Golkar yang tegas menolak revisi.

Setgab Koalisi sepakat untuk tidak merevisi UU Pilpres, meski keputusan Baleg menunda pembahasan. Namun menurut Sekjen PKS Anis Matta lebih baik kesepakatan tentang RUU Pilpres dikembalikan kepada fraksi, bukan setgab.

Setgab telah sepakat bahwa UU Pilpres tidak direvisi. Namun hasil rapat Badan Legislasi (Baleg) kemarin hanya Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Golkar yang menolak revisi UU Pilpres. Setgab pecah?

“Tidak semua partai mengeluarkan angkanya.”