Presiden Joko Widodo disebut akan membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri dan Kompolnas juga sudah mengajukan nama baru. PPP minta agar pelacakan rekam jejak sudah selesai di Kompolnas.

Komisi III DPR akan meminta penjelasan dari Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tentang pertemuan dengan Ketua KPK Abraham Samad. Dari keterangan tersebut, akan terlihat apakah Samad melanggar etika.

Elite Koalisi Indonesia Hebat menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka terkait nasib Komjen Budi Gunawan. Meski begitu, PPP menyebut KIH tidak pernah menekan Jokowi untuk melantik Komjen Budi.

PDIP kembali menyerang Ketua KPK Abraham Samad lewat foto pertemuan Samad dengan anak petinggi TNI membahas cawapres Jokowi. Komisi III DPR pun meminta KPK membentuk Komite Etik.

Pengacara Budi Gunawan mempermasalahkan penetapan status tersangka kliennya karena jumlah pimpinan KPK tidak lengkap. Anggota Komisi III DPR Arsul Sani berujar jumlah pimpinan KPK 5 orang bukanlah suatu keharusan.

Meski BG sudah disetujui DPR untuk dilantik menjadi Kapolri, namun tak ada Undang-undang yang mengharuskan Jokowi melantik calon tunggal itu.

Tim 9 telah memberikan usulan solutif kepada Presiden Joko Widodo untuk membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan. PDIP yang memang sejak awal menjadi motor pendukung Komjen Budi justru memberikan sindiran untuk Tim 9.

Komisi III DPR menggelar seminar sehari yang menghadirkan seluruh petinggi penegak hukum‎ mulai dari Kejaksaan, Polri, BNN, Komnas HAM dan lainnya, namun KPK tak hadir.

Kinerja dan integritas Sutarman diapresiasi oleh PPP. Selanjutnya, prestasi Sutarman harus dijaga dan dilanjutkan oleh Badrodin Haiti yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolri.

Calon tunggal Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan sedang menjalani proses uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR. Dari 53 anggota, ada 18 orang anggota Komisi III yang tak ikut menguji Budi.