Pekan lalu MA menghukum pengusaha Surabaya selama 1 tahun penjara karena mengupah buruh di bawah UMR. Hakim konstitusi Arief berpikir sebaliknya, seharusnya pengusaha tak bisa dipidana.

Menyulap sampah plastik menjadi bahan bakar minyak tak memerlukan peralatan berteknologi tinggi dan mahal. Tri Handoko yang sehari-hari sebagai pengajar listrik dasar dan elektrolisis di SMKN 3 Kota Madiun hanya memerlukan alat yang cukup sederhana.

Anak bangsa negeri ini bisa dibilang kreatif. Limbah sampah plastik mampu disulap menjadi bahan bakar minyak, seperti solar maupun premium. Teknologi tepat guna itu diciptakan di Madiun, Jawa Timur.

Sekolah di Indonesia mulai mencicipi sistem pembelajaran digital. Salah satunya lewat metode Sony Sugema Digital Learning System versi 5.0. Sistem ini memungkinkan siswa mengakses kebutuhan belajarnya via gadget kesayangan.

Mengawali tahun politik 2013, tepatnya bulan Februari lalu, kelompok masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Tagih Janji (Gergaji) mendeklarasikan diri dan menyampaikan manifesto politik. Mengajak masyarakat menagih janji politik hasil Pemilu 2009 untuk cermin Pemilu 2014.

Walikota Bogor Diani Budiarto digugat ke PTUN Bandung oleh warga yang tergabung Koalisi Masyarakat Peduli Tugu Kudjang. Gugatan class action tersebut dilaporkan terkait dengan penerbitan izin pembangunan Hotel Amaroossa di Bogor.

Mendaki gunung di musim pancaroba bukan kegiatan yang mudah. Cuaca yang tidak menentu, membuat tanah menjadi gembur dan sulit dipijak. Hujan yang turun tidak menentu membuat jalanan sepanjang pendakian menjadi licin.

Belasan siswa yang biasa belajar di Sekolah Masjid Terminal (Master) diterima di sejumlah perguruan tinggi negeri, dan luar negeri.

Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI) dan Universitas Persada Indonesia (UPI YAI) terlibat tawuran. Akibatnya saat ini Jalan Diponegoro, Salemba Raya hingga Jalan Suropati Menteng terpantau padat merayap.

“Logistik” politik berupa dana kampanye mulai ditimbun. Peraturan KPU tentang Dana Kampanye peserta Pemilu 2014 belum ditetapkan hingga saat ini. KPU kecolongan atau melakukan pembiaran?