Setelah KPK melakukan pengecekan, nomor yang yang sering melakukan teror terhadap istri Antasari Azhar, Ida Laksmiwati, ternyata bukan nomor Nasrudin dan Rhani Juliani.

KPK menyadap beberapa nomor telepon yang diserahkan Ketua KPK Antasari Azhar terkait ancaman penghentian kasus korupsi. Penyadapan itu dalam rangka penegakan hukum dan tidak melanggar kode etik.

Keterlibatan Antasari dalam pembunuhan Nasrudin semakin kuat manakala polisi menemukan bukti baru, yakni penyadapan telepon Rhani Juliani dan Nasrudin yang dilakukan oleh tim IT KPK.

Atas perintah Ketua KPK Antasari Azhar, KPK menyadap beberapa nomor telepon. Penyadapan dilakukan dua bulan untuk menelusuri apakah ada ancaman untuk menghentikan pengusutan kasus korupsi. Namun, tidak ada nomor telepon yang beratasnamakan Rhani atau Nasrudin.

Tersangka kasus pembunuhan Direktur PT PRB Nasrudin Zulkarnaen, Antasari Azhar kembali diperiksa polisi. Kesempatan itu pun tidak disia-siakan wartawan untuk bertanya soal penyadapan telepon antara Rhani Juliani dan Nasrudin.

Perintah penyadapan terhadap beberapa nomor telepon datang dari Ketua KPK Antasari Azhar. Namun, yang disodorkan oleh Antasari hanya nomor telepon. Awalnya KPK tidak tahu pemilik nomor HP itu adalah Nasrudin Zulkarnaen dan Rhani Juliani.

Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah telah diperiksa polisi terkait kasus penyadapan telepon Nasrudin Zulkarnaen dan Rhani Juliani. Chandra membenarkan penyadapan itu. Tapi penyadapan itu sudah sesuai prosedur, atas perintah Ketua KPK Antasari Azhar.

Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan, Chandra M Hamzah diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus pembunuhan Direktur PT Rajawali Banjaran (PRB), Nasrudin Zulkarnaen. Chandra akan menjelaskan kepada publik Senin, 22 Juni mendatang.

Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah selesai diperiksa Polda Metro Jaya terkait kasus pembunuhan terhadap Nasrudin Zulkarnaen. Chandra diperiksa terkait masalah penyadapan terhadap ponsel milik Nasrudin dan Rhani Juliani.

ICW menyesalkan penggunaan alat sadap KPK untuk kepentingan pribadi pimpinan komisi antikorupsi. Tapi jangan sampai karena masalah ini, membuat rusak KPK.