Pemerintah akhirnya menarik lagi draf RUU Tipikor yang sudah di berada Sekretariat Negara dan siap dikirim ke DPR. Dalam penyusunan draf berikutnya, pemerintah diharapkan membentuk tim baru yang berintegritas.

Pemerintah akhirnya menarik draf Revisi UU Tipikor setelah kritikan mengalir deras. KPK pun mengapresiasi langkah pemerintah.

Empat calon ketua umum PSSI yang ada saat ini dinilai tidak cukup memenuhi syarat sebagai calon yang ideal. Publik pun menantikan adanya sosok baru yang bisa memimpin PSSI ke depan.

Tindakan Pemerintah membekukan kepengurusan Nurdin Halid di PSSI dianggap belum cukup. Pegiat antikorupsi juga meminta agar kasus-kasus korupsi yang melibatkan Nurdin juga diusut tuntas.

Pernyataan dan analisa yang Suripto sampaikan selama ini dikenal tajam. Namun ketika ditanya kisruh internal PKS yang ditengarai elit politisinya ditunggangi kepentingan dari luar PKS, jawabannya tidak lagi blak-blakan seperti biasanya.

Urusan sadap-menyadap ternyata telah banyak aturan yang mengatur. Setidaknya 9 peraturan membolehkan berbagai instititusi menguping pembicaraan orang.

KPK menampik tudingan yang menyebut terdapat mafia hukum dalam lembaga antikorupsi tersebut. KPK memang tertutup untuk kasus-kasus yang ditanganinya sebagai suatu strategi penyidikan.

Partai Demokrat saat ini sedang gerah dengan PKS dan Golkar yang terbukti mbalelo dalam hak angket mafia pajak. Namun ternyata, tidak hanya itu saja yang membuat partai berlambang bintang Mercy ini disharmonis dengan kesolidan di tubuh Setgab.

PT Persib Bandung Bermartabat Kuswara S Taryono meminta tim verifikasi pemilihan ketua umum PSSI dilakukan secara transparan. Hal itu mencegah adanya kecurigaan hingga mengakibatkan kembali kisruh seperti yang terjadi saat ini.

KPK tidak mempermasalahkan ketidakhadiran Mega untuk memenuhi panggilan sebagai saksi. KPK juga siap menerima Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo yang akan menggantikan Mega.