Informasi BPH Migas tentang dugaan penyelewengan BBM subsidi 1.700 kiloliter (KL) atau setara 170 truk tangki BBM di Kalimantan Selatan dinilai tidak boleh dipublikasikan. Kenapa?

Kemenkeu meminta agar pemerintah dan DPR RI menyetujui penambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) terlebih dahulu guna menjaga stabilitas di kalangan masyarakat.

Mabes Polri meminta KPK agar memeriksa tersangka 'bersama' kasus simulator SIM di Korlantas Polri, Brigjen Didik Purnomo di Rutan Mako Brimob. KPK diklaim sudah setuju soal ini.

Pertamina mengaku belum menerima informasi resmi soal laporan BPH Migas tentang adanya 170 mobil tangki BBM Subsidi di Kalimantan Barat yang pengirimannya tidak sampai ke SPBU.

BPK RI mempertanyakan soal pendapatan negara bukan pajak (PNBP) pengelolaan Taman Wisata Alam Tangkuban Parahu. BPK menyoroti aliran uang dari penjualan tiket masuk ke lokasi tersebut.

DPR diminta untuk berani memotong angaran tersebut sebanyak 75 persen dan mengalihkannya untuk subsidi Tarif Dasar Listrik (TDL).

Anggaran perjalanan dinas PNS di 2013 dialokasikan mencapai Rp 21 triliun. DPR meminta anggaran tersebut untuk ditekan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya pelanggaran penggadaan dan penetapan formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2009 dan 2010.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berkomitmen mengawasi proses pengadaan dan penempatan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Teguh Juwarno berharap, revisi UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) juga memberi perhatian serius untuk penambahan kapasitas kewenangan yang dimiliki BAKN. Sebab, selama ini kewenangan BAKN masih terbatas.