KPK resmi menetapkan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum sebagai tersangka penerimaan suap dalam kasus Hambalang. Sprindik penetapan Anas ini diteken oleh Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.

KPK akan segera mengambil sikap terkait status Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Putusan itu diminta jangan terpengaruh dengan situasi yang terjadi di tubuh Partai Demokrat.

KPK sudah pasti akan mengumumkan status Anas Urbaningrum pekan depan. Pengumuman akan dilakukan setelah pimpinan KPK melakukan gelar perkara. 

Setelah sempat diwarnai dengan bocornya 'Sprindik', pimpinan KPK akhirnya berkumpul pada hari ini untuk melakukan gelar perkara kasus Hambalang.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Adnan Pandu Praja membenarkan ikut memberikan paraf pada draft Surat Perintah Dimulainya Penyidikan yang beredar di publik. Tapi dia kemudian mencabut tanda tangannya. “Karena tidak diawali dengan gelar perkara,” kata Adnan, di Jakarta kemarin.

“Sekarang (Anas) belum bisa disebut tersangka.”

Pengawas internal KPK melakukan penyelidikan soal 'Sprindik' (surat perintah dimulainya penyidikan) kasus Anas Urbaningrum yang beredar. KPK memastikan 'Sprindik' itu bukan yang asli tapi hanya draft. 

KPK akan menggelar kasus Anas Urbaningrum pekan depan. KPK juga menegaskan, dalam gelar perkara itu dijamin tak ada intervensi kepentingan politik apapun. 

KPK sadar perang melawan korupsi bukan urusan mudah. Ada banyak rintangan yang dihadapi, salah satunya fitnah dan tudingan. Tapi KPK siap menghadapinya dengan terus berupaya menjaga integritas. 

KPK tak bisa diintervensi oleh siapa pun dalam penanganan suatu kasus. KPK menyidik suatu kasus dengan obyektif dan profesional. Bagaimana status Anas Urbaningrum?