Usulan revisi Undang-undang Pilpres masih digodok di Badan Legislasi DPR dan belum dapat kesepahaman untuk diajukan ke paripurna. Fraksi PPP mengusulkan perlunya diatur juga dalam UU Pilpres soal presiden tak rangkap jabatan.

Revisi UU Pilpres tak mengubah banyak pasal. Di draf terakhir yang dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR, syarat menjadi capres dan cawapres tak banyak berubah.

Fraksi PKS DPR mendorong revisi UU Pilpres. PKS menginginkan kampanye pasangan capres dibatasi.

Revisi UU Pilpres di DPR masih alot. Namun angka moderat untuk Presidential Threshold (PT) Pilpres 2014 diperkirakan pada kisaran angka 15 persen perolehan Pileg 2014.

Badan Legislasi (Baleg) DPR sedianya akan memutuskan nasib usulan revisi UU Pilpres siang hari ini. Namun, karena lobi masih alot dan belum ada kesepahaman, akhirnya rapat ditunda hingga Rabu (10/4) depan.

Badan Kehormatan DPR mengusulkan anggota DPR yang membolos rapat 4 kali berturut-turut dipecat. Usulan tersebut sudah masuk ke Baleg DPR, FPKS DPR pun memberikan persetujuan.

Badan Kehormatan (BK) DPR ingin semakin tegas terhadap anggota DPR yang melanggar etika. BK mengusulkan sanksi yang lebih tegas untuk anggota dewan yang dianggap nakal tersebut.

Pembahasan revisi UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) mulai digelar. Badan Kehormatan DPR mengusulkan secara resmi agar aturan terhadap anggota DPR pembolos dipecat.

DPR tengah merevisi UU Advokat. Menanggapi hal tersebut, Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) merasa revisi tersebut tak diperlukan.

Badan Legislasi DPR segera memutuskan kelanjutan revisi UU Pilpres pada Kamis (4/4). Jika revisi UU Pilpres jadi direvisi, maka fokusnya adalah menyangkut Presidential Threshold (PT).