Pernyataan mantan Ketua KSSK Sri Mulyani yang menyebut rakyat Indonesia-lah yang paling diuntungkan oleh kebijakan bailout Bank Century, dipertanyakan . Pernyataan itu dinilai terlalu dini dan tidak relevan.

Penanganan Bank Century oleh LPS sejak keputusan KSSK sejak 21 November tak lagi menggunakan Perpu JPSK. Penanganan Bank Century melalui gelontoran bailout Rp 6,7 triliun berdasarkan UU LPS.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan dirinya bertanggung jawab penuh atas keputusan penyelamatan Bank Century berdasarkan data awal nilai bailout dari BI sebesar Rp 632 miliar.

Menkeu Sri Mulyani menyatakan tidak ada kerugian negara dalam suntikan dana bailout Rp 6,7 triliun oleh LPS kepada Bank Century. Uang negara di LPS Rp 4 triliun kini masih utuh.

Terdapat tiga lembaga utama yang berperan dalam proses penanganan Bank Century yaitu Bank Indonesia, KSSK, dan LPS.

Bank Indonesia menetapkan Bank Century sebagai Bank Gagal yang ditengarai berdampak sistemik (Keputusan Rapat Dewan Gubernur tanggal 20 November 2008). Bank Indonesia mengusulkan penyelamatan Bank Century oleh LPS sesuai Pasal 18 Perppu JPSK.

KPK terus menggencarkan penyelidikan kasus Century dengan pemanggilan pihak terkait. Kali ini, giliran mantan Direktur Pengawasan BI Sabar Anton dimintai yang keterangan.

Atas dasar permintaan BI, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyelenggarakan rapat KSSK untuk pertama kalinya pada tanggal 20 November 2008.

Lembaga Penjamin SImpanan (LPS) kembali memutuskan menahan suku bunga penjaminan simpanan rupiah di bank umum sebesar 7%. Keputusan itu sesuai dengan BI Rate yang bertahan di 6,5%.

Saat terjadinya kejatuhan ekonomi di pertengahan 2008, semua pemerintahan dan bank sentral di Amerika, Eropa maupun Asia melakukan berbagai upaya penyelamatan perekonomian negara mereka.