Pemerintah dan Baleg DPR sepakat membahas revisi UU Otsus Papua. Revisi UU ini dinilai suatu kebutuhan dari rakyat Papua untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi di tanah Papua.

Komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk meningkatkan hak-hak dasar rakyat Papua melalui revisi UU Otonomi Khusus Papua semakin jelas di akhir pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Kedua.

DPR baru menyelesaikan 15 dari 68 RUU yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2014. Sebanyak 42 RUU lainnya masih dalam tahap pembahasan tingkat satu. Sisanya sama sekali belum dibahas oleh DPR.

Masih ada 42 RUU yang belum tuntas dibahas DPR, tapi sudah memasuki tahapan keputusan tingkat satu. Kenapa RUU Pilkada yang belum masuk tahapan keputusan tingkat I justru yang dikebut DPR?

‎Badan Legislasi (Baleg) DPR menyatakan kinerja anggota DPR dalam menyelesaikan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tak optimal. Capaian RUU yang disahkan hanya 30 persen dari total keseluruhan yang harus disahkan.‎

Sebanyak 42 Rancangan Undang-undang (RUU) masih belum disahkan DPR. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyatakan DPR akan merencanakan rekomendasi ke DPR periode selanjutnya untuk melanjutkan RUU yang belum selesai digarap ini. ‎

Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan pihaknya saat ini sedang merampungkan draft revisi UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Lukas berharap revisi UU tersebut rampung di era SBY.

DPRD DKI Jakarta masih menunggu usulan dari partai masing-masing untuk pimpinan fraksi. Rencananya Dewan akan mengesahkan pimpinan fraksi tersebut besok.

Di akhir masa sidang DPR periode 2009-2014, tingkat kehadiran para wakil rakyat di paripurna masih memprihatinkan. Sidang penting hari ini hanya dihadiri oleh 313 anggota dari 560 anggota DPR.

DPP PPP telah mengajukan nama anggota Komisi II DPR Dimyati Natakusumah sebagai Wakil Ketua MPR menggantikan Lukman Hakim. Dimyati membenarkan hal tersebut dan mengungkapkan bahwa ia akan dilantik pada pekan ini.