Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) angkat bicara perihal isu miring terkait politik uang dalam rapat paripurna RUU Pilkada. Entah dari mana isu itu berhembus, kabarnya ada uang hingga ratusan juta.

MK kembali menggelar sidang gugatan UU Pemda yang digugat oleh‎ FKHK. Gugatan tersebut meminta majelis hakim MK, untuk mengevaluasi pasal 56 UU Pemda tentang Pilkada secara langsung yang dianggap tidak demokratis.

Sekjen PPP kubu Emron Pangkapi, Romahurmuzy menegaskan pihaknya mantap menentukan pilihan untuk mendukung pilkada lewat DPRD langsung.

Dewan Etik MK berencana memanggil hakim konstitusi Patrialis Akbar. Pemanggilan itu terkait laporan masyarakat yang melaporkan Patrialis karena mengomentari RUU Pilkada.

Gara-gara berkomentar soal RUU Pilkada, hakim konstitusi Patrialis Akbar dilaporkan ke Dewan Etik MK. Patrialis diduga melanggar kode etik hakim karena mengomentari perkara yang berpotensi dibawa ke MK.

Mantan Wakil Ketua MK‎, Dr Harjono, menyatakan pilkada via DPRD merupakan kemunduran demokrasi. Menurutnya, pilkada via DPRD mempersulit calon-calon independen maju dalam kancah pilkada.

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan pandangannya soal polemik dalam RUU Pilkada melalui channel 'Suara Demokrat' di YouTube. Namun menurut Mendagri Gamawan Fauzi, pandangan SBY dalam jejaring sosial itu bukan sikap resmi pemerintah.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) usai menggelar rapat terbatas bidang polhukam yang membahas masalah RUU Pemda. Hasil rapat tersebut menyepakati pemerintah akan menunggu DPR terkait penyelenggaraan Pilkada.

Polemik mengenai Pilkada melalui DPRD hingga kini masih terus bergulir. Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) sempat menyinggung agar LIPI melakukan riset mengenai baik buruknya Pilkada tidak langsung.

Wanda mendukung pasangan Jokowi-JK, padahal partainya mendukung Prabowo-Hatta. Ia menerima surat pemecatan pada 12 September 2014. Padahal sikap politik berbeda juga ditunjukkan Wali Kota Bogor Bima Arya yang juga kader PAN.