Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menengarai adanya kejanggalan dengan terlibatnya perwira menengah Lemdikpol Kombes Viktor E Simanjuntak dalam penangkapan pimpinan KPK nonaktif BW.

Jokowi mengumpulkan Taufiequrachman Ruki, HM Prasetyo dan Komjen Badrodin Haiti. Banyak pihak berharap, Jokowi akan mengeluarkan instruksi tegas agar kriminalisasi terhadap KPK berhenti. Namun itu tidak terjadi.

Jaksa Agung Prasetyo siap dengan kemungkinan banjirnya gugatan dari para tersangka karena keputusan hakim Sarpin Rizaldi dalam kasus praperadilan Komjen Budi Gunawan (BG). 

Mabes Polri melalui juru bicaranya, Inspektur Jenderal Ronny Frangki Sompie, menuding ada upaya pembentukan opini dari pihak Bambang Widjojanto guna menghalangi penyidikan kasus yang membelitnya.

Pagi ini Presiden Jokowi memanggil tiga pimpinan lembaga penegak hukum. Ketiganya dipanggil untuk membahas sinergitas antar lembaga.

Berbagai kejanggalan dan keanehan nyata terlihat dalam proses penyidikan kasus yang disangkakan ke Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Mabes Polri. Bahkan, dua lembaga yakni Komnas HAM dan Ombudsman telah menyatakan adanya pelanggaran dan kejanggalan dalam proses penangkapan dan penyidikan BW.

Ketua Tim 9 Buya Syafii Maarif menyarankan Kabareskrim Komjen Budi Waseso untuk dicopot saja. Buya menilai, Kabareskrim merupakan biang kerok terjadinya kriminalisasi terhadap pimpinan KPK.

Presiden Jokowi ingin upaya penegakan hukum dilakukan lintas sektoral sehingga dapat lebih maksimal. Untuk itu maka esok hari tiga pimpinan aparat penegak hukum akan dikumpulkan di Istana untuk berkordinasi.

Beberapa kelompok masyarakat meminta Polri menyetop penyidikan terhadap Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, pimpinan KPK nonaktif. BW, sapaan Bambang, menanggapi santai terkait langkah Polri tersebut.

Bambang Widjojanto (BW) memenuhi 'undangan' Bareskrim Polri untuk proses pemeriksaan lanjutan atas kasus yang menderanya. Namun, dia menolak diperiksa. Ini alasannya.