Bank Indonesia mewajibkan perbankan untuk menyediakan modal minium sebesar 8% dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Kewajiban tersebut berlaku bagi Bank secara individu maupun Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak

Bank Indonesia mengeluarkan 3 peraturan Bank Indonesia (PBI) mengenai perbankan syariah. 3 PBI itu diteken pada 25 September oleh Gubernur BI Boediono.

Bank Indonesia (BI) mengkaji untuk membuat sebuah aturan yang akan mengatur agar rekening GWM (Giro Wajib Minimum) yang disetor perbankan pada BI tidak menjadi target sasaran penyitaan pada kasus hukum.

Niat BI untuk segera merealisasikan revisi PBI tentang Sukuk disambut baik. Perbankan pun tak punya alasan lagi untuk tidak mau membeli sukuk.

Kalangan perbankan baik konvensional maupun syariah kini bisa melakukan trading atau jual beli surat berharga syariah negara atau sukuk.

Situasi pasar khususnya di pasar keuangan yang tengah bergejolak tidak akan menjadi hambatan bagi pemerintah untuk menerbitkan sukuk atau surat berharga syariah negara (SBSN).

BI akan mempemudah perbankan dalam memperkuat struktur permodalannya melalui perluasan komponen permodalan tier 3. PBI yang mengaturnya akan segera keluar.

Pemilik Bank Umum Syariah (BUS) harus lulus fit and proper test. Jika tidak, mereka harus menurunkan porsi kepemilikan sahamnya di BUS tersebut.

Investor Timur Tengah dinilai terlalu pragmatis dalam berinvestasi di sektor perbankan Indonesia, karena hanya mengincar bank-bank besar dan mapan.

Setelah memberi peringatan I, II, BI akhirnya memanggil 30 pedagang valas non bank. Jika masih bandel, izin usaha mereka akan dicabut oleh BI. Siapa saja?