Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini kembali memeriksa Paskah Suzetta dan Hamka Yandu dalam kasus dugaan suap pemilihan Deputi Gubernur Senior (DGS) BI. Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk 10 tersangka dari anggota DPR Fraksi Golkar.

Presenter Indra Bekti menikah Minggu (10/10/2010). Pernikahan Indra dan istrinya, Dilla pun serba 10. Untuk menggelar pernikahan serba 10 itu, Indra menguras tabungannya selama 7 tahun.

Rapat kerja antara Komisi III DPR dan KPK pada Kamis lalu, dinilai menjadi 'panggung' bagi politisi PDIP Panda Nababan untuk membela diri dalam kasus suap DGS BI. Seharusnya, seorang tersangka tidak dilibatkan.

PDIP menilai curhat Panda Nababan ke KPK dalam rapat kerja Kamis (7/10/2010) merupakan suatu bentuk pengawasan terhadap komisi tersebut. Panda curhat kasus yang menimpanya berdampak kepada keluarga dan bisnisnya.

Ketua Umum Megawati Soekarno Putri sesuai jadwalnya, hadir dalam rapat internal DPP dan Fraksi PDIP. Mega hadir ditemani putrinya yang juga Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

Panda Nababan yang menjadi tersangka kasus dugaan suap DGS BI menjadi contoh kasus dalam pembahasan korupsi Komisi III DPR dan KPK. Karena dinilai masuk jauh ke ranah hukum, DPR dinilai tidak pahami matematika demokrasi.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santosa berpendapat, tindakan politisi PDIP Panda Nababan yang membela diri saat Raker Komisi III DPR-KPK kurang pas. Hal itu mencerminkan kegalauan Panda atas kasus dugaan suap DGS BI.

Sejumlah kalangan menilai rapat kerja Komisi III-KPK yang digelar kemarin lebih membahas pembelaan Panda Nababan dalam kasus dugaan suap DGS BI daripada evaluasi kerja KPK. Namun Wakil Ketua Komisi III Tjatur Edy membantahnya.

Raker Komisi III DPR dengan KPK kemarin dinilai ajang bela diri bagi Panda Nababan yang berstatus tersangka kasus dugaan suap DGS BI. Padahal raker seharusnya dimanfaatkan untuk mencecar tunggakan kasus korupsi.

Rapat komisi-komisi DPR dengan mitra kerja sejatinya digelar untuk mengevaluasi kinerja. Ketika raker Komisi III DPR dengan KPK kemarin menjadi ajang pembelaan diri bagi anggota DPR, tindakan itu dinilai tidak etis.