Upaya untuk melakukan pembaruan sepakbola Indonesia terus dilakukan oleh Arifin Panigoro. Pengusaha nasional itu menggalang Liga Primer Indonesia (LPI) bersama 15 klub.

Hawa panas sempat dilontarkan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena pemerintah memberikan remisi bahkan grasi diberikan kepada sejumlah koruptor. Namun kini, persoalan itu telah tuntas.

Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi menegaskan, pertimbangan pemberian grasi untuk Syaukani HR murni dengan alasan kemanusiaan. Sebelum mengabulkan permohonan itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahkan sempat menolaknya dua kali.

Sebelum akhirnya mengabulkan grasi untuk koruptor Syaukani HR, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah dua kali menolak grasi yang diajukan Mahkamah Agung (MA). SBY memberikan grasi karena melihat kondisi Syaukani.

MA membeberkan pertimbangan grasi bagi terpidana kasus korupsi APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Syaukani HR. Selain alasan kemanusiaan karena sakit, ada juga pertimbangan efisiensi keuangan negara.

Seorang narapidana yang mengidap penyakit bisa menjalani perawatan di luar tahanan. Meski sakitnya semakin parah, hukuman pidana penjara tidak boleh dikurangi apalagi diampuni.

Grasi 3 tahun yang diberikan Presiden SBY kepada Syaukani Hasan Rais menuai protes. Namun pihak keluarga berpendapat grasi diberikan atas dasar alasan kemanusiaan. Syaukani sudah tergolek lemah.

Payung hukum pemberian ampunan (grasi) dan pengurangan hukuman (remisi) perlu dievaluasi ulang. Harus ada larangan bagi koruptor untuk mendapatkan dua 'bonus' bagi narapidana tersebut.

Hukuman penjara bukan lagi momok menakutkan bagi para koruptor. Kini, para terpidana bisa mendapat remisi dengan mudah bahkan pengampunan (grasi) dari presiden. Menguras habis harta koruptor bisa jadi alternatif hukuman.

Pemberian grasi 3 tahun oleh Presiden SBY kepada terpidana korupsi mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Syaukani HR dipertanyakan. Istana menegaskan proses grasi sudah melalui uji materi kepatutan dan kelayakan.