Dewan Pers menentang upaya pelarangan siaran langsung sidang di pengadilan dan DPR yang saat ini menjadi kontroversi. Pelarangan itu menurut Dewan Pers bertentangan dengan kemerdekaan pers dan keterbukaan informasi.

Komisi Penyiaran Indonesia  membantah melarang TV melakukan siaran live sidang. KPI tidak berhak melarang-larang TV melakukan siaran langsung

Wacana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk melarang siaran langsung persidangan di pengadilan dianggap sebagai langkah mundur, melawan arus sejarah dan membahayakan demokrasi di negeri ini.

Wacana KPI yang akan melarang siaran langsung persidangan tidak digubris Mahkamah Konstitusi (MK). MK tetap akan menyiarkan sidang secara langsung.

Wacana pelarangan siaran langsung sidang pengadilan oleh KPI dinilai kurang tepat. Sebab kewenangan menyatakan sidang tertutup atau terbuka ada di hakim pengadilan.

Wacana Komisi Penyiaran Indonesia melarang penayangan persidangan di pengadilan secara langsung menuai kritik. Wacana ini dianggap berlebihan karena mengorbankan kepentingan publik.

Tidak cuma sidang di pengadilan yang diusulkan dilarang ditayangkan langsung TV. Sidang di DPR pun bernasib sama karena kadang mengandung unsur tak mendidik.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mewacanakan melarang TV melakukan siaran  sidang di pengadilan secara langsung (live). KPI akan menemui Dewan Pers untuk membahas wacana ini bisa diberlakukan mulai Desember atau tidak.

Total belanja iklan operator telekomunikasi di media massa, baik cetak, elektronik dan televisi pada kuartal ketiga 2009 ini diperkirakan mencapai Rp 2,867 triliun.

Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Untuk mencegah berulangnya modus penutupan stasiun televisi dengan menggunakan alasan bisnis, izin penyiaran TPI harus dikembalikan ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).