Sesuai permintaan Badan Kehormatan (BK) DPR, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan akan menyerahkan nama anggota dewan yang diduga terlibat dalam upaya pemerasan direksi perusahaan BUMN.

PDIP belum meminta klarifikasi dari anggota Fraksi PDIP di DPR Sumaryoto terkait dugaan pemerasan direksi perusahaan BUMN. Namun PDIP akan meminta penjelasan dari Ketua BK DPR.

Anggota DPR dari Fraksi PDIP Sumartoyo batal memberikan klarifikasi ke PDIP atas penyebutan namanya terkait dugaan pemerasan direksi perusahaan BUMN. Sumaryoto diminta lebih dulu melapor ke pimpinan fraksi.

3 BUMN yaitu PT Merpati, PT Garam dan PT PAL disebut dipalak oleh anggota DPR. Permintaan upeti dilakukan saat pencairan penyertaan modal negara (PMN) untuk ketiga BUMN itu. 

Permintaan upeti dari anggota DPR kepada PT Merpati, PT PAL dan PT Garam ditolak oleh ketiga direksi perusahaan itu. Mereka tak mau memberi upeti kepada anggota DPR yang menjanjikan Penyertaan Modal Negara.

Anggota BK DPR dari Fraksi Partai Golkar Deding Ishak sangat menyesalkan atas bocor dan beredarnya inisial bahkan hingga disebut secara jelas nama anggota Dewan yang diduga melakukan pemerasan terhadap BUMN. Deding akan meminta pimpinan BK juga menelusuri pihak yang membocorkan informasi ini.

Namanya disebut-sebut, Idris menyiapkan klarifikasi. 

Menteri BUMN Dahlan Iskan ternyata tak hanya menyampaikan keterangan di depan Badan Kehormatan (BK) DPR. Dahlan juga memberikan sepucuk surat kepada Ketua BK DPR M Prakosa. Surat apa itu?

Anggota Komisi XI Sumaryoto akan menggugat Menteri BUMN Dahlan Iskan jika tuduhan dirinya peras BUMN tidak terbukti. Menurut kuasa hukum Sumaryoto, Warsito, gugatan itu dilayangkan karena tuduhan Dahlan menjurus pada pencemaran nama baik.

Menteri BUMN Dahlan Iskan meminta semua direksi BUMN untuk blak-blakan menyebut nama jika ada oknum anggota DPR-RI yang meminta 'upeti'.