Tak hanya dalam pengurusan pembuatan KTP dan SIM saja yang terdapat banyak calo. Pengurusan perceraian pun ada calonya. Akibat calo ini, pasangan yang bercerai hanya akan menerima akta cerai palsu.

Menag Suryadharma Ali membantah keterangannya sendiri mengenai posisi RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan saat ini. Kini, ia mengatakan RUU tersebut belum masuk ke program legislasi nasional (prolegnas).

RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan mengatur tentang larangan pernikahan siri, kontrak, dan adanya izin pengadilan untuk pelaku poligami. Bagi pelanggar, dapat dikenai denda serta hukuman penjara yang tidak ringan.

Pengalaman menjalani pernikahan siri dengan raja dangdut Rhoma Irama masih membekas di benak Angeliq. Angeliq pun menganjurkan kepada para perempuan untuk memilih jalur pernikahan legal.

Apa komentar politisi nyentrik Partai Demokrat Ruhut Sitompul soal nikah siri? Ternyata pria yang suka blak-blakan kalau ngomong ini tidak sepakat dengan cara nikah yang kini sedang diperbincangkan tersebut.

Dukungan terhadap RUU Nikah Siri datang juga dari mantan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta. Nikah siri dianggap hanya merugikan hak anak untuk mendapat warisan.

Kalangan kiai sepuh NU turut buka suara atas pembahasan UU pidana nikah siri. Mereka menganggap rancangan undang-undang tersebut menyakiti umat Islam, karena mengharamkan sesuatu yang dihalallkan Allah SWT.

Wacana pemidanaan pelaku nikah tanpa dokumen resmi seperti nikah siri terus menuai kontroversi. Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI Pusat Asrorun Niam Sholeh menilai praktek nikah siri merupakan pelanggaran administratif, bukan pidana.

Sikap berbeda ditunjukkan MUI Cabang Pamekasan, yang menilai rencana pemerintah akan mempidanakan pelaku nikah siri adalah berlebihan. Mempidanakan pelaku nikah siri harus dilihat terlebih dulu motifnya.

RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan yang memuat ketentuan pidana bagi pelaku nikah siri ditentang. Pernikahan dipandang sebagai hak asasi manusia, bukan urusan pemerintah.