Lembaga Pemasyarakatan atau lapas sering dinilai sebagai urutan terakhir dalam sistem peradilan pidana. Oleh karenanya diperlukan ketegasan pentingnya kehadiran pemasyarakatan dalam rancangan revisi KUHAP.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dihadapkan dengan upaya pelemahan melalui berbagai cara. Menanggapi serangan itu, KPK pun melawan dengan cara yang beradab.

KPK terus didesak untuk memeriksa saksi kunci kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia, Nunun Nurbaeti. Menanggapi desakan ini KPK meminta masyarakat untuk bersabar.

KPK tidak peduli dengan alibi Sekretaris Kemenpora Wafid Muharam yang mengklaim cek senilai Rp 3,2 miliar yang disita penyidik KPK sebagai dana talangan swasta. KPK hanya fokus dengan transaksi suap menyuap.

Ketua KPK, Busyro Muqoddas menyebut institusi kepolisian dan kejaksaan idealnya tidak di bawah kekuasaan presiden. Sebagai lembaga penegak hukum, harusnya institusi itu tidak bertanggung jawab kepada presiden melainkan kepada publik.

Mahkamah Konstitusi mengamanatkan disusunnya perangkat peraturan yang mengatur syarat dan tata cara penyadapan. Undang-undang tersebut memang diperlukan namun tidak untuk saat ini.

LSM Kemitraan melakukan survei tentang institusi mana yang lebih dipercayai oleh publik dalam kaitan korupsi. Hasilnya, masyarakat lebih menaruh harapan besar pada kantor pos dibandingkan kantor pajak.

KPK sedang melakukan kajian pengaturan ulang gaji para pejabat BUMN. Hal ini dilakukan karena ada potensi konflik kepentingan di dalam perusahaan sehingga muncul penerimaan gaji yang luar biasa besarnya.

Sejumlah elemen masyarakat sudah mengadukan adanya dugaan penyimpangan dalam proses perencanaan proyek gedung baru DPR ke KPK. Namun, hingga saat ini belum ada hasil yang signifikan.

KPK membenarkan ada sejumlah dokumen yang disita penyidik kasus Antasari Azhar dari laptopnya. Jika ada perintah pengadilan untuk mengembalikan itu, KPK siap menerimanya.