BPK memastikan Provinsi Banten sebagai salah satu wilayah yang cukup bermasalah dalam pengelolaan dan bantuan sosial. Wilayah yang dipimpin Ratu Atut Chosiyah kerap mengeluarkan dana tak wajar.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya penggelembungan penyaluran dana bantuan sosial (bansos) hingga 200%. Hal ini terjadi sebelum penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan potensi korupsi dari anggaran dana bantuan sosial (bansos). Terutama acara Pemilu kepala daerah (pilkada).

Dua hakim di Pengadilan Negeri (PN) Bandung yang namanya disebut-sebut menerima suap saat menangani perkara korupsi dana bansos masih menangani perkara hingga hari ini.

Usai memberi kesaksian dalam sidang lanjutan perkara suap hakim bansos, mantan Ketua Pengadilan Tinggi Jabar Sareh Wiyono pun menyampaikan curahan hatinya.

Terdakwa perkara suap hakim bansos Setyabudi Tejocahyono dalam sidang, memohon majelis hakim untuk meminta saksi Sareh Wiyono menulis. Itu untuk menyamakan tulisan pada kertas berisi 'request' untuk putusan perkara korupsi dana bansos.

Mantan Ketua Pengadilan Tinggi Jabar Sareh Wiyono memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan perkara suap hakim bansos di Pengadilan Tipikor Bandung. Dalam keterangannya, ia membantah mencampuri perkara korupsi bansos.

Nama Ketua KPK Abraham Samad boleh berkibar di tingkat nasional. Tapi ia dinilai kurang berkiprah di kampung halamannya, Makassar. Ia pun didemo mahasiswa.

Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Jabar yang menjadi anggota majelis hakim untuk banding perkara korupsi dana bansos Pasti Serefina Sinaga mengembalikan 'titipan' yang sebelumnya diserahkan oleh Toto Hutagalung. Titipan yang diduga uang tersebut dikembalikan Pasti lewat adiknya.

Christy Purnamamiwulan, mantan Plt Ketua Pengadilan Tinggi Jabar membantah dirinya pernah bertemu dengan terdakwa Setyabudi Tejocahyono untuk membicarakan soal penanganan perkara bansos yang banding ke PT Jabar.