Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan modus perjalanan dinas fiktif dan perjalanan dinas ganda pada audit laporan keuangan negara semester I tahun 2012.

Partai politik yang menolak revisi UU KPK diminta untuk menujukan aksi nyatanya. Jangan sampai aksi penolakan tersebut hanya pencitraan saja bagi parpol tersebut.

Permintaan Komisi III DPR kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit KPK masih menjadi kontroversi. Saat ini, audit tersebut masih diproses di KPK.

Komisi III DPR meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit KPK. Hasil audit itu nantinya akan menjadi bahan masukan untuk revisi UU KPK.

Permintaan Komisi III DPR kepada BPK untuk mengaudit KPK memunculkan kontroversi. Ketua Fraksi FPKS Hidayat Nur Wahid menilai permintaan DPR itu tebang pilih.

BPK RI sejak satu bulan lalu telah menerima permintaan dari Komisi III DPR, untuk melakukan audit kinerja KPK. Namun, sampai saat ini BPK belum melaksanakan permintaan itu lantaran tidak tahu mesti mengerjakan audit seperti apa.

Draf usulan revisi Undang-undang KPK saat ini sudah sampai di Baleg DPR. Revisi terhadap lembaga superbody ini terus menuai polemik, karena disinyalir justru melemahkan KPK. Baleg DPR mempertanyakan beberapa pasal dalam draf usulan RUU KPK itu.

Komisi III DPR meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap kinerja KPK. Hasil audit akan menjadi bahan pertimbangan Komisi III untuk pemberian anggaran ke KPK.

Bos Merpati Rudy Setyopurnomo mengaku pernah ada praktik nakal yang dilakukan oleh oknum pegawainya di Merpati Maintenance Facility (MMF) di Surabaya.

Dirut Jamsostek Elvyn G Masassya menjelaskan per Agustus 2012, jumlah JHT yang masih tercatat di Jamsostek hanya tinggal Rp 1,3 triliun.