RUU Komponen Cadangan mewajibkan PNS dan buruh untuk mengikuti pelatihan militer. Anggota Komisi Ketenagakerjaan DPR, Poempida Hidayatulloh kurang sepakat buruh diwajibkan latihan militer.

Masuknya RUU Pertembakauan ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dianggap aneh. Ada juga anggota DPR yang curiga pembahasan RUU Pertembakauan seeperti dipaksakan karena ada kepentingan.

Pembahasan RUU Pertembakauan di DPR belum dimulai. Draf RUU Pertembakauan masih dibintangi oleh Badan Legislasi (Baleg) karena masih ada sejumlah pro kontra.

RUU Pertembakauan resmi masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR. Padahal masih banyak Undang-undang yang lebih penting untuk dibahas. Apa pertimbangan DPR?

Revisi UU Pilpres sudah tuntas, menyisakan satu pasal krusial. Pasal krusial tersebut adalah Presidential Threshold (PT) alias ambang batas parpol untuk bisa mengajukan capres.

Baleg akan memperketat sanksi itu, agar menjadi efek jera bagi anggota DPR yang coba-coba bolos.

Upaya melawan koruptor tidak bisa dengan cara-cara pidana umum. Salah satunya perlu segera diselesaikan Rancangan Undang-undang Perampasan Aset Koruptor. 

Anggaran proyek e-KTP nasional ternyata lebih dari Rp 6 triliun. Kemenadagri sebagai pelaksana proyek e-KTP diminta profesional.

Pemerintah pusat dan Aceh sama-sama bersepakat untuk cooling down sementara waktu terkait qanun bendera dan lambang Aceh yang menjadi polemik. Langkah itu diambil untuk menghindari terjadinya konflik.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Indra SH menyatakan ambang ambang batas capres sudah cukup. Rencana revisi yang masih menggantung selama ini tidak perlu khusus mempersoalkan presidential threshold (PT) tersebut.