4 fraksi di DPR yakni Golkar, PD, PAN, dan PKB menolak revisi UU Pilpres. Apa alasan mereka?

Ketua Baleg Ignatius Mulyono, meyakinkan bahwa revisi UU Pilpres akan selesai sebelum 2014.

Anggota Fraksi PPP yang juga Wakil Ketua Baleg, Dimyati Natakusumah, optimis usulan revisi UU Pilpres akan selesai sebelum 2014.

Pembahasan awal revisi UU Pilpres di Baleg DPR sangat alot terkait ambang batas pengajuan capres alias Presidential Threshold (PT). Sebab, hampir semua partai tengah berambisi memunculkan pasangan capres.

Menjelang revisi UU Pilpres sejumlah fraksi di DPR berbeda pandangan. Sejumlah fraksi mendukung revisi UU Pilpers, beberapa menolak. Perdebatan mengerucut pada Presidential Threshold (PT) alias ambang batas pengajuan capres.

Rencana revisi UU Pilpres masih buram. 4 Fraksi di DPR menolak rencana revisi, sementara empat lainnya menerima. Sedangkan satu fraksi abstain.

Ruangan di DPR yang dingin tiba-tiba menjadi 'panas' ketika para pengacara papan atas angkat bicara. Dipenuhi dengan interupsi, mereka adu retorika dengan Baleg DPR. Ujungnya, rapat itu tanpa kesimpulan.

Rapat Baleg DPR dengan 8 asosiasi pengacara berlangsung seru. Rapat tak pernah sepi dari teriakan-teriakan dan celetukan dari para pengacara.

Untuk melindungi pencari keadilan, Otto mengusulkan agar DPR memasukkan aturan wadah tunggal bagi para advokat. Wadah ini penting untuk mengatur dan memantau advokat di Indonesia.

Rapat Badan Legislasi DPR dengan 8 asosiasi advokat berlangsung panas. Begitu dimulai, rapat langsung panas dengan perdebatan Otto Hasibuan vs Todung Mulya Lubis.