Usulan pemberhentian sementara (moratorium) kunjungan kerja DPR ke luar negeri semakin menguat. Dua fraksi bontot yakni Gerindra dan Hanura siap mendukung PKS untuk mendorong pemberhentian kunjungan kerja ke luar negeri.

Pengakuan mengejutkan datang dari mantan anggota Komisi I DPR dari Golkar Yuddy Chrisnandi. Yuddy yang kini menjabat sebagai Ketua DPP Hanura ini menyebut kunjungan kerja DPR ke luar negeri sebagian besar untuk berwisata.

Usulan pemberhentian sementara (moratorium) kunjungan kerja DPR ke luar negeri mulai menguat. Namun Ketua Umum PPP Suryadharma Ali justru membebaskan anggota FPPP DPR untuk kunjungan kerja ke luar negeri.

Fraksi Partai Demokrat (FPD) memperketat izin kunjungan ke luar negeri bagi anggotanya. Anggota FPD hanya boleh ke luar negeri untuk membahas Undang-undang yang penting.

Ketua Fraksi PAN DPR Tjatur Sapto Edy menilai larangan anggota DPR ke luar negeri sama saja seperti membiarkan katak dalam tempurung.

Semua anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI dilarang mengikuti kunjungan ke luar negeri. Kalau sampai ada anggota DPR yang membangkang, sanksi keras siap menanti.

Badan Legislatif (Baleg) DPR studi banding ke Denmark dan Turki untuk membahas RUU Palang Merah Indonesia (PMI). 22 anggota Baleg ambil bagian dalam studi banding untuk menentukan logo PMI tersebut.

Badan Legislasi (Baleg) DPR mengunjungi Denmark dan Turki dalam rangka pembahasan RUU Palang Merah Indonesia (PMI). Anggaran yang dikeluarkan diprediksi mencapai Rp 1,3 miliar.

Komisi I DPR meyoroti berbagai masalah di tanah Papua yang tak kunjung selesai. Oleh karenanya, Komisi I DPR membentuk panitia kerja (panja) untuk mendorong penyelesaian berbagai masalah di Papua.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung enggan menjawab mengapa Pansus RUU Desa memilih kunjungan kerja ke Brasil. Menurut Pramono, 13 anggota Pansus RUU Desa yang harus menjelaskan alasan keberangkatan kontroversial tersebut.