detikNews

Pemerintah Harus Teken Deklarasi Perlindungan Pejuang HAM

Setelah kematian Munir, LSM mendesak pemerintah menandatangani deklarasi PBB tahun 1998 tentang perlindungan pejuang HAM.

Rabu, 01 Des 2004 17:01 WIB

detikNews

Rapat dengan 10-an Anggota

Meski dilanda kisruh, DPR tetap berusaha keras untuk bekerja, mencoba mengimbangi SBY. Tapi peserta rapatnya hanya 10,15, atau 27 orang saja.

Senin, 08 Nov 2004 11:35 WIB

detikNews

Raker Pemerintah-Komisi DPR Batal, RDPU Jalan Terus

Meski DPR sudah mengarah ke perdamaian,namun belum ada pejabat pemerintah yang "bersedia" menghadiri raker yang digagas komisi-komisi DPR.

Senin, 08 Nov 2004 10:16 WIB

detikNews

Dituding Lakukan Pelecehan Seksual, Pamdal DPR Diadukan

Koalisi Masyarakat Untuk Perlindungan Buruh Migran Indonesia mengadu ke Komnas Perempuan atas tindak kekerasan dan pelecehan seksual oknum Pamdal DPR.

Kamis, 30 Sep 2004 16:08 WIB

detikNews

Kekerasan Terhadap Perempuan Permudah Penularan HIV

Komnas HAM Perempuan menilai kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat. Hingga kini mencapai 5.163 kasus.

Kamis, 30 Sep 2004 12:36 WIB

detikNews

Lobi Vonis Sundarti, Mega Diminta Temui PM Singapura

Komnas Perempuan meminta Presiden Megawati segera menemui PM Singapura Lee Hsien Loong, untuk membicarakan vonis mati yang mengancam TKI, Sundarti Supriyanto di negara itu.

Jumat, 24 Sep 2004 11:57 WIB

detikNews

Depnaker Gagal Lindungi Buruh Migran, RUU TKI Harus Ditunda

Depnakertrans tak mampu melindungi buruh migran. Oleh karena itu RUU PPTKILN harus ditunda sampai tebentuknya pemerintahan baru.

Jumat, 24 Sep 2004 11:42 WIB

detikNews

Diteror, Eks Advokat SMPN 56 Melawai Lapor ke Polda Metro

Mantan anggota Tim Advokasi SMPN 56 Melawai Liestiyati Sugeng Haryono melapor ke Polda Metro Jaya. Dia mendapat teror melalui SMS.

Selasa, 21 Sep 2004 17:27 WIB

detikNews

Koalisi LSM: DPR Harus Tunda Pengesahan RUU PPILN

Koalisi Masyarakat untuk Perlindungan Buruh Migran Indonesia mendesak DPR menunda pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN). Mereka menilai RUU PPILN masih bermasalah.

Selasa, 14 Sep 2004 12:22 WIB

detikNews

Pengelola SMK Dhuafa Sedih Tak Ada Pejabat yang Membela

Pengelola SMK Dhuafa menyesalkan pihak-pihak yang mengerti dunia pendidikan, tapi tidak turun tangan membela SMK untuk yatim dan keluarga miskin itu.

Rabu, 04 Agu 2004 12:58 WIB