Pemerintah melalui Menteri Keuangan menegaskan kepada Pertamina bahwa jatah BBM bersubsidi untuk tahun ini tidak boleh melebihi 46 juta kilo liter. Jika terjadi, maka kelebihannya tidak akan diganti oleh pemerintah.

Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri menuturkan dalam undang-undang (UU) APBN Perubahan 2014 ditetapkan kuota BBM tidak boleh melewati 46 juta KL.

Sejumlah daerah di Indonesia mulai kesulitan mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Banyak usul 

Pengusaha properti mendesak pemerintah agar berani menaikkan harga BBM, sehingga dana subsidi BBM bisa dialihkan ke sektor perumahan.

Antrean kendaraan untuk mengisi BBM bersubsidi masih terjadi di Pekanbaru, Riau. Padahal Pertamina telah melakukan normalisasi pasokan BBM bersubsidi.

PT Pertamina (Persero) punya alasan untuk kembali menormalkan pasokan BBM subsidi ke SPBU-SPBU di seluruh Indonesia, pasca kebijakan pemangkasan kuota harian.

Antrean pembeli BBM di sejumlah SPBU di Solo menghilang setelah pasokan kembali dinormalkan. Jauh berbeda dengan kemarin, di mana terjadi antrean yang cukup panjang di berbagai SPBU.

Langkah pembatasan BBM subsidi malah menimbulkan kekacauan. Langkah selanjutnya seharusnya naikkan harga BBM subsidi.

Antrean panjang masih terlihat di sejumlah SPBU di Yogyakarta, meski Pertamina telah menormalkan pasokan BBM bersubsidi.

Akibat jatah BBM subsidi nasional makin menipis, Pertamina sempat mengurangi pasokan harian BBM subsidi ke SPBU mulai 5-20%. Akibatnya terjadi antrean panjang di berbagai daerah.