Pemerintah mengaku tak bisa berbuat apa-apa selain mengimbau Pertamina maupun ExxonMobil agar segera menentukan siapa operator Blok Cepu.

Pemerintah mengaku tidak akan segan memberikan sanksi kepada perusahaan tambang milik AS, PT Freeport Indonesia jika memang menyalahi aturan.

Pemerintah menyarankan kepada Pertamina dan ExxonMobile membentuk Komite Bersama yang memutuskan operator di Blok Cepu.

Pemerintah akan mempertahankan PLN sebagai perusahaan PSO yang menjalankan fungsi sosialnya. Sementara PLN mengaku serba salah menjadi perusahaan PSO.

Komisi VII DPR melanjutkan pembahasan RUU Minerba yang sudah berjalan sekitar 2 tahun terakhir. Namun pembahasan kali ini dilakukan tertutup.

Pemerintah dan DPR harus segera menyelesaikan pembahasan RUU Mineral dan Batubara. Agar RUU Minerba ini bisa menjadi payung hukum kepada investor asing untuk menanamkan investasinya.

Pemerintah diminta hati-hati dan selektif dalam menerapkan pungutan ekspor batubara sebesar 5%, agar tidak tumpang tindih dengan pembayaran royalti.

Presiden SBY telah menyetujui RUU Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). RUU yang diajukan ke DPR 20 Mei itu masih dibahas Komisi VII DPR.