Hari ini KPU Jabar mulai melakukan verifikasi faktual partai politik peserta pemilu 2014 yang sebelumnya telah lolos verifikasi administrasi ditingkat KPU Pusat. Partai Demokrat menjadi partai pertama yang diverifikasi secara faktual oleh KPU Jabar.

Beberapa Partai Politik yang tak lolos verifikasi administrasi mengadukan KPU ke Bawaslu terkait ketidakpuasan atas hasil yang diumumkan KPU. Namun, KPU menanggapi santai aduan parpol itu kepada Bawaslu.

KPU telah mengumumkan partai politik yang lolos dan tidak lolos dalam verifikasi administrasi pemilu 2014. KPU akan mengumungkan partai politik yang menjadi peserta pemilu pada 8 Januari.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menerima aduan partai SRI dan partai Kongres secara bersamaan. Dua partai yang dinyatakan tidak lolos verifikasi administrasi parpol peserta pemilu ini menyampaikan rasa tidak puasnya terhadap KPU.

KPU telah mengumumkan 18 parpol tidak lolos dalam verifikasi administrasi peserta pemilu 2014. KPU menegaskan bahwa verifikasi administrasi itu sudah sesuai perosedur, tak ada intervensi.

Setelah lolos verifikasi administrasi di KPU, Partai Gerindra optimistis lolos verifikasi faktual dan kembali menjadwalkan deklarasi pencapresan Prabowo Subianto.

Partai Serikat Rakyat Independen (SRI) tak lolos verifikasi administrasi parpol peserta Pemilu 2014. Namun peluang Sri Mulyani ke Pilpres 2014 dinilai oleh Partai Demokrat (PD) belum tamat.

KPU sudah mengumumkan 18 parpol gagal verifikasi administrasi parpol peserta Pemilu 2014. Partai NasDem pun membidik tokoh-tokoh parpol yang kandas di tengah jalan sebelum berlaga di Pemilu 2014 tersebut.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) langsung melakukan verifikasi faktual parpol peserta Pemilu 2014 yang telah lolos verifikasi administrasi. KPU akan mengumumkan parpol peserta Pemilu 2014 pada awal Januari 2013 mendatang.

Senin (29/10) ini, Komisi II menerima penjelasan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal pengunduran waktu pengumuman hasil verifikasi administrasi terhadap partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2014. Bagaimana sikap DPR?