Banyak pihak lupa prinsip NPM harus diterapkan secara keseluruhan. Tidak memilih-milih. Sehingga, prinsip 'Pemerintah Berorientasi pada Publik' justru terlupakan. Hal ini membawa dampak pada komersialisasi dan privatisasi kebablasan.

Negosiasi pembahasan revisi kerjasama perdagangan wilayah perbatasan (Border Trade Agreement /BTA) antara Indonesia dengan Malaysia molor dari target.

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) menandatangani kesepakatan terkait program tayangan infotainment. Infotainment diminta untuk menghormati kehidupan pribadi dari para artis.

Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Amar Ahmad mengaku belum diajak berunding oleh Dewan Pers dan PWI terkait kontroversi infotainment, buntut dari kasus Luna Maya vs infotainment.

Dari sepuluh stasiun televisi swasta nasional, hanya lima stasiun televisi yang mengajukan pendirian badan hukum terkait ISR sampai dengan tingkat Kabupaten-Kota. Sisanya memilih berbadan hukum untuk jangkauan siaran Bandung dan sekitarnya.

Keputusan PBNU memfatwakan haram infotainment menuai pro kontra dari sejumlah pihak. Mantan Ketua PP Muhammadiyah Syafii Maarif menilai tayangan infotainment tidak mendidik.

KPI menghargai fatwa haram PBNU tentang tayangan infotainment yang mengandung ghibah. Namun, KPI tidak bisa bertindak karena bukan lembaga agama. Fatwa akan dijadikan dasar untuk memperketat pengawasan.

Infotainment yang bersifat ghibah menjamur dan dilahap pasar. Hal ini terjadi karena penonton tak punya pilihan.

Pemerintah telah menetapkan nama-nama baru dalam jajaran direksi PT PLN (persero). Jabatan Dirut akan dijabat Dahlan Iskan, sementara Wakil Dirut akan dihapuskan. Ini dia Direktur baru PLN.

Kementerian BUMN berencana memasukan indikator penggunaan barang dalam negeri dalam kegiatan operasional plat merah pada key performance indicator (KPI) jajaran direksi.