Komisi I DPR RI akan mengundang Badan Intelejen Nasional (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Polri pekan depan. Hal itu terkait dengan maraknya aksi terorisme belakangan ini.

MUI Kota Bandung tidak setuju dan menolak wacana sertifikasi ulama yang digaungkan BNPT. Wacana sertifikasi ulama itu bermaksud sebagai salah satu cara mencegah ajaran radikal.

Sampai saat ini belum ada rencana meningkatkan anggaran Polisi dan BNPT terkait pemberantasan terorisme. Namun kalau Polisi dan BNPT merasa kekurangan anggaran, Komisi III DPR siap menyetujuinya.

Kepala BNPT Ansyaad Mbai telah mengirim surat secara resmi kepada Setjen DPR menyangkut ancaman teroris. Menurutnya, pihak Kesekjenan DPR telah menyanggupi untuk meningkatkan kewaspadaan.

Komisi I DPR menyepakati sejumlah hal setelah rapat dengan Badan Intelijen Negara (BIN) pada Senin (10/9) kemarin. Salah satunya, kemungkinan menaikkan anggaran BIN.

Munculnya wacana sertifikasi ulama oleh Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) menuai reaksi keras dari Nahdlatul Ulama. Langkah itu dipandang membangun kecurigaan pemerintah terhadap umat muslim yang bisa berdampak pada masalah baru.

Wacana sertifikasi ulama yang digaungkan Badan Nasional Penanggulangan Teror (BNPT), dinilai oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD sebagai bentuk pelanggaran HAM.

Sertifikasi terhadap para ulama sebagai upaya menangkal menyebarnya paham radikal dan kaderisasi terorisme, masih merupakan wacana. Perlu ada pembahasan yang seksama tentang urgensi dari pelaksanannya kelak di lapangan.

Setelah sepekan berada di luar negeri, Presiden SBY tiba kembali di Jakarta. Rapat kecil digelar di Bandara Halim Perdanakusumah untuk melaporkan perkembangan di Indonesia.

Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, prihatin dengan serangkaian aksi teror yang terjadi akhir-akhir ini dan menyebut aparat negara kecolongan. Oleh karena itu DPR akan menambah anggaran agar untuk meningkatkan kinerja para aparat negara.